Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Ancaman, TNI Bentuk Operasi Gabungan Pasukan Khusus

Kompas.com - 05/05/2015, 14:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, saat ini tengah dibentuk tim operasi khusus sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman keamanan. Operasi gabungan tersebut merupakan gabungan beberapa personel pasukan khusus TNI.

"Semua negara menghadapi situasi (ancaman) ini, dan semua negara memiliki pasukan khususnya. Jadi suatu waktu dibutuhkan, pasukan operasi gabungan ini akan siap," ujar Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5/2015).

Moeldoko mengatakan, upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab TNI, pemerintah dan negara dalam melindungi keamanan masyarakat. Sehingga, saat ancaman yang tidak terduga muncul, pasukan operasi gabungan akan menjadi pengamanan terdepan.

Tim operasi gabungan akan diisi oleh 70 personel yang masing-masing terdiri dari personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas), dan Marinir Angkatan Laut. Tim akan disiagakan selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, tim operasi gabungan akan dipimpin secara bergantian oleh masing-masing Komandan pasukan khusus. Menurut Moeldoko, tim tersebut akan dipusatkan di Markas TNI di Sentul, Jawa Barat.

"Wadahnya adalah operasi gabungan yang stand by dalam waktu 6 bulan. Nanti akan diberikan logistik dan pelatihan karena setiap saat ancaman tiba, Panglima TNI bisa langsung memberangkatkan, tidak perlu membentuk lagi," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com