ICW Ingin Mensesneg Jadi Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bebas dari kepentingan politik. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho menilai, Menteri Sekretariat Negara Pratikno sesuai untuk mengisi posisi ketua panitia seleksi.

"Untuk menghindari politisasi dalam proses seleksi capim KPK, maka kami mengusulkan sebaiknya Sekretariat Pansel KPK tahun 2015 ini ada di Sekretariat Negara dan sekaligus menunjuk Pratikno sebagai ketua pansel capim KPK," ujar Emerson melalui siaran pers, Selasa (28/4/2015).

Permintaan tersebut dilayangkan ICW kepada Presiden Joko Widodo melalui surat tertanggal 21 April 2015. Menurut Emerson, Pratikno merupakan figur yang berintegritas dan bukan dari unsur partai politik.

Ia mengatakan, yang terpenting adalah Pratikno memiliki komitmen antikorupsi. "Kami menilai figur Pratikno adalah figur non partai politik yang berintegritas, kredibel, dan memiliki komitmen antikorupsi," kata Emerson.

Emerson mengatakan, pemilihan sekretariat pansel KPK ditentukan oleh presiden. Pansel capim KPK sebelumnya berbasis di Kementerian Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang saat itu merupakan Menteri Hukum dan HAM, menjabat sebagai ketua pansel. Pansel capim KPK juga pernah berbasis di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Namun dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi, dua Kementerian yang sebelumnya pernah menjadi sekretariat capim KPK, saat ini ditempati oleh menteri yang berasal dari partai politik," kata Emerson.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara Menpan RB Yuddy Chrisnandi merupakan politisi Partai Hanura.

Masa jabatan pimpinan KPK periode 2010-2015 akan berakhir pada Desember 2015 mendatang. Akhir tahun lalu, Busyro Muqoddas mengusaikan purna tugasnya sebagai pimpinan KPK. Pada Februari 2015, dua pimpinan KPK yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dinonaktifkan karena ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian, Presiden Jokowi menunjuk Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji untuk menduduki tiga kursi pimpinan yang kosong.