Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Harus Ada Sistem Pendataan Kemiskinan yang Kompak

Kompas.com - 16/04/2015, 07:00 WIB
Adhis Anggiany Putri S

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda Kementerian Sosial yang sedang digarap serius. Target tingkat kemiskinan 7-8 persen pada tahun 2019 menjadi tugas berat harus diemban Kementerian Sosial dengan koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah dan badan-badan terkait.

"Saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia itu sekitar 10,96 persen. Tahun 2019 targetnya 8-7 persen. Saya sebetulnya optimis pada angka tujuh persen, karena koordinasi antarkementerian cukup intensif," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Sosial dengan agenda Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015, Selasa (14/4/2015). 

Hingga Rabu (15/4/2015) siang pembahasan verifikasi dan validasi data kemiskinan tersebut masih terus dilakukan. Rakornas tersebut rencananya akan berlangsung mulai 14 – 16 April. Dengan waktu cukup singkat itu pemerintah dan berbagai elemen terkait diharapkan dapat merumuskan sistem verifikasi dan validasi data dengan lengkap dan terperinci sehingga tidak terjadi penyimpangan teknis di lapangan.

"Rakornas ini diharapkan menjadi langkah awal menyatukan pemahaman terkait verifikasi dan validasi data KPS dan membangun komitmen bersama antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial dan Bappeda tingkat Kabupaten/Kota," ujar Khofifah.

Secara global aspek kemiskinan yang dijadikan salah satu tolak ukur Kementerian Sosial, lanjut Khofifah, diantaranya adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, misalnya sandang, pangan, papan, air bersih, kesehatan dan pendidikan dasar. Selain itu, Khofifah juga menyebutkan tentang masalah-masalah sosial psikologis, misalnya ketidakmampuan mengatasi konflik pribadi, stres, dan persoalan keluarga.

"Juga tidak memiliki pengembangan potensi diri dan lingkungan, dalam arti tidak memiliki keterampilan wirausaha dan lainnya. Yang terakhir adalah aspek pengembangan faktor produksi sendiri, misalnya kepemilikan tanah terbatas atau tidak adanya sarana prasarana produksi," ujarnya.

Menilik masifnya pembahasan yang harus disampaikan kepada seluruh anggota rakornas, Kementerian Sosial mengagendakan kegiatan focus group discussion (FGD) untuk mendalami berbagai isu yang berkembang terkait sasaran program perlindungan sosial dalam lima kelompok dengan tema berbeda. Khofifah sendiri merekomendasikan pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan yang sebaiknya mengutamakan aspek pembukaan peluang kerja, dan bukan sekedar dalam bentuk bantuan sosial.

"Nantinya, data yang dikumpulkan diharapkan berbentuk mikro berupa profil dasar setiap warga, selalu dilakukan update berkala sehingga datanya tepat, akurat dan reliable dan dikelola lewat satu pintu dengan sistem dan kriteria data base yang terstandar," kata Khofifah.

Baca: Mensos: Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Harus Akurat!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com