Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Energi Nuklir sebagai Alternatif Terakhir di Indonesia

Kompas.com - 14/04/2015, 12:54 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa energi nuklir menjadi alternatif terakhir yang akan dikembangkan pemerintah. Menurut Kalla, masih banyak sumber energi alternatif lainnya yang lebih cocok untuk kondisi geologi dan sosiologi Indonesia dibandingkan dengan nuklir.

"Nuklir hanya cocok di Jawa, ini alternatif terakhir. Sehebat-hebatnya Jepang menjaga teknologinya, kena juga dia (bencana karena nuklir). Apalagi kita, yang kadang-kadang sembrono," kata Kalla saat menghadiri seminar Indonesia dan Diversifikasi Energi, di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Kalla mengakui, potensi energi dari nuklir tergolong besar. Namun, saat ini, dunia terbelah dalam menanggapi potensi energi nuklir. Sebagian negara mulai menurunkan produksi energi nuklir, sementara negara lainnya masih giat mengembangkan teknologi tersebut.

Kalla lalu mencontohkan Jepang yang mulai mengurangi pengembangan nuklirnya setelah bencana Fukushima. Ketika itu, gempa hebat mengguncang timur laut Jepang, disusul tsunami 20 meter yang menyapu kawasan permukiman pantai. Gempa dan tsunami kemudian menyebabkan kecelakaan besar pada reaktor atom Fukushima.

"Jepang sudah menurunkan (produksi energi nuklir) akibat Fukushima, AS menurunkan, Jerman dan Perancis jalan terus, sampai pada akhirnya nanti ditemukan teknologi nuklir yang aman," ujar Kalla.

Ia menambahkan, nuklir di Indonesia paling cocok dikembangkan di Pulau Jawa. Namun, Pulau Jawa merupakan bagian dari cincin api (ring of fire) yang rawan gempa.

"Belitung juga cocok, tetapi mau dikasih kabel ke Jawa mahal. Di Kalimantan juga bisa, tetapi enggak ada sumber. Yang banyak di situ, batu bara," sambung dia.

Atas pertimbangan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa kebijakan diversifikasi energi akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kebijakan diversifikasi juga harus mengutamakan tiga prinsip, yakni bersih lingkungan, mudah, dan murah.

"Kita ring of fire, beda dengan Perancis. Kalau (memang) bisa, saya katakan bisa (kembangkan nuklir). Korea misalnya, dia tidak punya apa-apa, tidak punya batu bara, hidro, gas, dia pasti ke nuklir. Jadi, disesuaikan dengan kondisi negaranya. Amerika 60 persen energi tetap coal (batu bara). Tidak semua negara memakai nuklir, tetapi mereka sudah mulai mengembangkannya," tutur Kalla.

Di samping itu, menurut dia, pengembangan nuklir di Indonesia tampaknya belum mudah diterima masyarakat. Ia mencontohkan rencana pengembangan nuklir di wilayah Kudus yang ditentang warga.

"Di Jawa, yang bisa dibeli hanya di Kudus. Namun, belum apa-apa, semua sudah demo karena di situ ada pabrik rokok. Jadi, tidak semudah itu, ketika dunia ada, kita ikut. Tidak. (Akan tetapi) dia tidak punya apa-apa, kita punya," ucap Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com