Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres Khawatir Target RPJMN Pemerintah Meleset

Kompas.com - 27/03/2015, 21:51 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Presiden khawatir target perekonomian pemerintah, terutama yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) meleset. Anggota Wantimpres Sri Adiningsih mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Tentunya kita pahami bahwa permasalahan atau tantangan ekonomi yang menghadang Indonesia ini kalau tidak hati-hati, bisa membuat berbagai target-target, terutama dalam RPJMN yang cukup besar itu dikhawatirkan meleset ya," kata Sri, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Pada hari ini, Wantimpres menemui Wapres bersama anggota Wantimpres lainnya, yakni Abdul Malik Fadjar, Ahmad Hasyim Muzadi, Jan Darmadi, M. Yusuf Kartanegara, Sidarto Danusubroto, Subagyo Hadi Siswoyo, dan Suharso Monoarfa.

Sri mengatakan, akan sulit bagi pemerintah untuk membangun perekonomian mau pun meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa stabilitas sistem keuangan. Padahal, target pertumbuhan ekonomi dalam PRJMN 2015-2019 cukup tinggi, yakni mencapai 8 persen pada 2019 nanti.

Guru besar ekonomi Universitas Gajah Mada ini juga menyampaikan, pemerintah perlu memahami bahwa stabilitas sosial dan politik bisa menghambat pembangunan ekonomi jika tidak dijaga dengan baik.

"Oleh karena itu hal tersebut kita diskusikan dan juga masukan dari wantimpres, dari masing-masing anggota kepada Wapres disampaikan karena kita ingin melihat Presiden dan Wapres, pemerintah bisa mencapai target-target dulu dalam RPJMN yang merupakan penjabaran janji-janji presiden pada saat lalu," papar dia.

Selain memberi masukan mengenai target perekonomian, Wantimpres membicarakan kepada Wapres berbagai isu terkait kelembagaan pada suatu negara. Namun, Sri enggan mengungkapkan lebih jauh isu kelembagaan apa yang dimaksudnya. Demikian juga saat ditanya apakah Wantimpres membicarakan kewenangan kepala staf kepresidenan yang diperluas.

"Saya harus sampaikan minta maaf, itu kan tidak boleh keluar yah, itu kan rahasia. Memang wantimpres, kita mendiskusikan kelembagaan berbagai macam baik antar lembaga negara ataupun juga di dalam kabinet. Namun saya minta maaf kepada Saudara-saudara sekalian karena sesuai dengan undang-undang, kita tidak boleh sampaikan pertimbangan kita kepada Presiden ataupun Wapres kepada masyarakat umum," papar Sri. 

Sri menabahkan, pertemuan Wantimpres dengan Kalla juga membahas masalah pertahanan dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Nasional
Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com