Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Direncanakan ke Puncak Jaya dan Dialog dengan OPM Kelompok Goliat

Kompas.com - 25/03/2015, 23:01 WIB
JAYAPURA, KOMPAS.com- Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) agendakan kunjungi Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada awal Mei 2015.

"Pak Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungi Papua, terutama ke Puncak Jaya dan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat di sana," kata Mayjen TNI Fransen G Siahaan di Kota Jayapura, Papua, Rabu (25/3/2015).

Ia mengemukakan, berdasarkan informasi yang diterimanya Presiden Jokowi akan bertemu dan berdialog dengan pentolan kelompok garis keras yang kerap kali membuat kekacauan di Puncak Jaya dan sekitarnya. Jokowi akan berdialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yaitu kelompok Goliat Tabuni dan kawan-kawan.

"Bisa saja dalam kunjungan Pak Presiden Jokowi, Goliat Tabuni turun gunung dan menyerah, serta berdialog," katanya.

Tentunya, kata Fransen, pihaknya akan menerima dengan baik jika hal itu terjadi. Apalagi, Goliat Tabuni sudah berusia 60 tahun dan mulai ditinggalkan pengikutnya.

"Jika Goliat Tabuni menyerah kami akan menerima dengan baik. Saat ini saja, kami menerima 23 pengikutnya yang telah menyatakan kembali ke pengkuan NKRI, dan mereka minta dibangunkan delapan honai. Ini tanda bahwa Goliat sudah ditinggalkan bawahannya," katanya.

Ia menegaskan bahwa kapan pun Goliat Tabuni ingin menyerah atau turun gunung dan bergabung dengan saudara-saudaranya untuk mengisi pembangunan tetap diterima dengan tangan terbuka.

"Goliat turun membawa senjata ataupun tidak, kami tetap menerimanya. Sebab dia juga warga Indonesia, yang masih beda pandangan dan perlu dirangkul. Goliat saat ini memegang sekitar 40 pucuk senjata api," katanya.

Mengenai kesiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Puncak Jaya, Fransen menyampaikan bahwa pihaknya telah membangun lima unit helipad sebagai landasan mendaratnya helikopter, selain persiapan lainnya.

"Sementara untuk keinginan 23 pengikutnya Goliat Tabuni, agar dibangunkan honai sudah saya sampakan ke KASAD dan KASAD telah memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan pembangunan," katanya.

KASAD mengatakan, lanjut Fransen, akan membantu biaya pembangunan honai tersebut, dimana untuk membuat satu unit honai dibutuhkan dana sekitar Rp75 juta dan akan dibangun sebanyak 10 unit honai.

"Waktu saya untuk membangun honai itu hanya sebulan, dan kemarin ada pihak BUMN menyatakan siap membantu. Tetapi, ada atau tidak ada bantuan, kami siap bangun, karena itu perintah KASAD dan Panglima TNI untuk sejahterahkan rakyat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Nasional
Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Nasional
Menyoal Dewan Media Sosial

Menyoal Dewan Media Sosial

Nasional
MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com