Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Aburizal Minta Kubu Agung Tak Perlihatkan Ambisi Kekuasaan Berlebihan

Kompas.com - 23/03/2015, 14:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono telah mengirimkan surat kepada DPR untuk merombak susunan Fraksi Golkar. Namun, Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin meminta agar kubu Agung sabar menunggu proses persidangan gugatan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Jangan terlalu memperlihatkan ambisi kekuasaan berlebihan lah. Sabar. Semua ada mekanisme dan aturannya," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Surat perombakan pengurus Fraksi Golkar telah diserahkan kubu Agung pada hari ini. Namun, pimpinan DPR belum membacakan surat tersebut saat pembukaan sidang paripurna perdana siang tadi. Mereka beralasan surat itu baru masuk dan masih sampai di meja Sekretariat Jenderal DPR.

"Pengesahan susunan fraksi dilaksanakan di dalam paripurna," katanya. (Baca: Menkumham Sahkan Kepengurusan Agung, Kubu Ical Ajukan Gugatan ke PTUN)

Menurut Ade, pengesahan kepengurusan kubu Agung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly belum dapat dilaksanakan lantaran gugatan yang diajukan kubu Aburizal belum menghasilkan keputusan.

"Pimpinan DPR tidak bisa serta-merta mengikuti kemauan mereka. Kalaupun nanti sudah ada putusan hukum tetap dan andaikan mereka menang, saya tidak usah didesak-desak mundur kok," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo meminta agar pimpinan DPR tidak begitu saja percaya dengan kabar pengesahan kubu Agung oleh Menkumham. Ia khawatir, ada pemalsuan dalam pengesahan kepengurusan tersebut.

"Jangan begitu saja percaya pada surat Menkumham, jangan-jangan dipalsukan begitu saja. Jangan-jangan dicetak di Pramuka, konfirmasi dulu ke Laoly," kata Bambang.

Bambang mengatakan, pihaknya telah membuat laporan ke Bareskrim atas dugaan pemalsuan mandat yang dilakukan kubu Agung Laksono saat pelaksanaan Munas Jakarta. Menurut dia, saat ini laporan tersebut sudah masuk masa penyidikan.

"Kini sudah disidik, dan dalam waktu dekat sudah ada tersangka," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com