Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Rini: Komisaris BUMN yang Dipilih Pasti Berintegritas Tinggi

Kompas.com - 19/03/2015, 21:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara soal pemilihan komisaris perusahaan plat merah yang ternyata ada yang terafiliasi sebagai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pada pemilihan presiden lalu. Rini memastikan bahwa komisaris BUMN yang dipilih memiliki integritas yang tinggi.

"Komisaris semua adalah kita lihatnya memang usulan dari semua pihak. Komisaris itu banyak pihak yang memberikan masukan. Tentunya kami lihat mempunyai integritas tinggi, mempunyai pendidikan dan pengalaman," kata Rini di istana kepresiden, Kamis (19/3/2015).

Menurut Rini, syarat integritas menjadi hal paling utama untuk dimiliki komisaris BUMN. Pasalnya, komisaris berfungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan negara. "Oleh karena itu, individual itu harus punya integritas, punya background yang baik, punya pendidikan yang cukup dan juga pengalaman yang cukup," kata dia.

Untuk menjaga integritas itu, sebut Rini, seorang komisaris BUMN juga diharuskan mundur dari jabatan politik apa pun. Mereka, lanjut Rini, juga dilarang mengeruk keuntungan pribadi dari BUMN.

Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk menunjuk Refly Harun sebagai Komisaris Utama menggantikan Agoes Widjanarko yang pensiun dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Keputusan tersebut didapat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Rabu (18/3/2015).

Refly diketahui masuk dalam barisan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla yang kemudian ditarik menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang membantu menyusun produk hukum yang dikeluarkan pemerintah.

Selain Refly, Diaz Hendropriyono yang juga anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyon sudah terlebih dulu mendapat posisi sebagai Komisaris Utara Telkomsel. Diaz dikenal aktif menjadi pendukung Jokowi melalui kelompok Kawan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com