BPK Diragukan Berani Ungkap Penyimpangan Dana Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center for Budgeting Analysis Uchok Sky Khadafi meragukan keberanian Badan Pemeriksa Keuangan apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana partai politik. Menurut dia, banyak anggota BPK yang menjadi anggota parpol.

"BPK itu tidak bisa mengikuti semua anggaran satu triliun ini. Apalagi ini dana partai, tidak berani BPK mempublikasikan penyimpangan dana partai karena orang-orang BPK itu orang-orang partai," kata Uchok dalam keterangannya, Senin (9/3/2015).

Pernyataan Uchok menanggapi wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Wacana itu dilontarkan politisi PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dalam wacana tersebut, Tjahjo mengungkapkan agar pengelolaan anggaran parpol dapat dilakukan secara transparan. Selain itu, BPK juga perlu dilibatkan untuk mengontrol penggunaan anggaran tersebut. (Baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)

"Tidak mungkin orang BPK berani mengungkap anggaran partai mereka. Jadi, (ibarat kata) antara bus kota jangan saling mendahului," katanya.

Selain itu, Uchok menambahkan, ada kekhawatiran dana partai itu justru mengalir ke kantong elit partai, bukannya untuk membiayai kegiatan partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Baca: Pengamat: Dana Parpol Rp 1 Triliun dari APBN Bisa Dijadikan Bancakan)

"Keuangan partai biasanya bisa dibelanjakan atas perintah elit-elit partai daripada mengikuti program yang sudah disepakati," katanya.