Pengamat: Dana Parpol Rp 1 Triliun dari APBN Bisa Dijadikan Bancakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center for Budgeting Analysis Uchok Sky Khadafi tidak setuju dengan wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih, kata dia, setelah adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dulu, sebelum KPK dilemahkan, sangat setuju sekali bila partai mendapat Rp 1 triliun. Tapi saat ini harus ditolak, karena bisa menjadi bancakan bagi partai karena lemahnya pengawasan KPK," kata Uchok dalam keterangannya, Senin (9/3/2015).

Menurut Uchok, tidak ada jaminan bahwa dengan adanya pemberian dana tersebut parpol akan bersih dan dapat melakukan kinerja bagi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, uang tersebut dikhawatirkan justru akan mengalir ke segilitir elit parpol tersebut.

"Uang Rp 1 triliun itu bisa jatuh ke tangan pemilik partai. Karena saat ini partai bukan lagi milik rakyat, tapi milik pimpinan partai sebagai komisaris utama," ujarnya.

Sebelumnya, wacana tersebut dilontarkan politisi PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya, kata Tjahjo, untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Minggu (8/3/2015). (Baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)