JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat antikorupsi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya belajar untuk bersikap tegas dalam hal komitmen pemberantasan korupsi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Menurut dia, Jokowi belum membuktikan janji kampanyenya untuk memerangi korupsi hanya sebatas pencitraan semata.
"Lihat saja Ahok yang berani mempermasalahkan APBD DKI ke KPK. Ahok melihat ada hak publik yang harus diselamatkan. Jadi sikap Jokowi ini sangat kontradiktif sekali," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2015).
Seperti diberitakan, Ahok mempermasalahkan APBD DKI 2015 yang dinilainya ada penyimpangan. Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program tak penting bernilai total Rp 12,1 triliun.
Dahnil mengatakan, langkah Jokowi menunjuk Ketua sementara KPK, Taufiequrachman Ruki, memusnahkan harapan publik atas upaya pemberantasan korupsi. Harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih seakan pupus.
"Seharusnya, Jokowi mampu menjadi imam pemberantasan korupsi itu sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (3/3/2015) kemarin, ratusan pegawai KPK memprotes keputusan pimpinan yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Dalam aksinya, mereka menyebut adanya barter, KPK mati suri, adanya pihak yang penakut, dan kritik lainnya.
Mereka meminta pimpinan KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum melawan putusan praperadilan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
