Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Perekonomian Sebut Esemka Sulit Bersaing Jadi Mobnas

Kompas.com - 26/02/2015, 01:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta mobil Esemka sebelum diproduksi secara komersial agar membidik segmen khusus, seperti menjadi kendaraan angkutan perdesaan, pertanian, atau perkebunan.

"Esemka diminta mencari segmen khusus, jangan berhadapan langsung dengan raksasa otomotif yang sudah besar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/2/2015) malam.

Ia mengatakan, jika Esemka memilih seperti Malaysia dalam mengembangkan mobil nasionalnya yang ingin men-challenge untuk berhadapan langsung dengan raksasa otomotif besar, hal itu akan sulit bagi Indonesia.

Sebab, Indonesia sudah termasuk terlambat dalam mengembangkan proyek mobil nasional (mobnas). "Seperti Korea saja mengembangkan mobil nasional sejak tahun 1970-an, Malaysia 1980-an, dan di-support habis-habisan," katanya.

Namun, ia menegaskan, pemerintah mendorong inisiatif pihak mana pun untuk mengembangkan proyek mobil nasional. (Baca: Bukan Mobnas, Pemerintah Siapkan Esemka Garap Truk dan Pikap Dalam Negeri)

Esemka, kata Sofyan, pada dasarnya sudah menjadi salah satu kebanggaan masyarakat di Tanah Air karena diproduksi oleh putra-putri bangsa dari SMK-SMK yang bahkan berpotensi menghasilkan pendapatan untuk mereka.

"Kami tanya, berapa skala ekonominya, ternyata dengan produksi 300-400 unit tiap bulan saja sudah bisa 'making money' karena tidak mungkin menyaingi industri otomotif yang sudah meraksasa," katanya. (Baca: Jokowi: Kalau Mau Bicara Mobil Nasional, Saya Akan Bicara Esemka)

Namun, tantangan ke depan, kata dia, banyak meskipun pada intinya masyarakat harus tetap bisa mengapresiasi karya anak bangsa yang diharapkan bisa menjadi cikal bakal mobil nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com