Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim: Pasca Liberalisasi, Kita Hadapi "The Amburadulness" Penerbangan

Kompas.com - 21/02/2015, 10:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan di dunia penerbangan pada masa awal kemerdekaan.

Namun, pasca reformasi, di mana pemerintah membuka secara lebar pintu masuk bagi pengusaha penerbangan untuk menanamkan modal, dunia penerbangan Indonesia justru mengalami degradasi kualitas.

"Tahun 1999-2000-an menjadi awal liberalisasi penerbangan dan menjadi awal kemajuan penerbangan. Tetapi hasil dari kemajuan penerbangan itu justru menimbulkan apa yang kita sebut sebagai 'the amburadulness' dunia penerbangan," kata Chappy dalam diskusi SmartFM bertajuk 'Ayo Benahi Transportasi Udara' di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Chappy bercerita, sekitar tahun 1960-an, Presiden Soekarno saat itu memerintahkan Panglima TNI untuk membangun transportasi udara untuk menjangkau wilayah terisolasi. Luasnya wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi persoalan utama yang ditangani pemerintah saat itu.

"Merpati Air yang merupakan perusahaan BUMN di bidang penerbangan bertugas untuk menghubungkan wilayah terpencil. Itu merupakan cikal perintah Presiden Soekarno kepada TNI untuk menjaga wilayah NKRI," katanya.

Sementara, di sisi lain, pemerintah juga membangun maskapai Garuda Indonesia sebagai moda transportasi udara yang menjangkau wilayah yang mudah terjangkau. Garuda Indonesia saat itu juga didapuk sebagai ambasador penerbangan dalam negeri.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu mengatakan, ketika liberalisasi penerbangan terjadi, dunia penerbanagn semakin berkembang. Pertumbuhan maskapai tentu memicu pertumbuhan penumpang pesawat.

Sebab, masing-masing maskapai akan berlomba-lomba memberikan penawaran agar penumpang tertarik. "Orang-orang mulai bikin maskapai, beli pesawat atau sewa pesawat. Membangun usaha penerbangan saat itu menjadi sebuah privilege tersendiri," katanya.

Chappy menambahkan, pertumbuhan penerbangan ini justru tidak didukung dengan peningkatan kualitas penerbangan itu sendiri, mulai dari kelayakan pesawat hingga pelayanan terhadap penumpang. Bahkan, kata dia, dari segi infrastruktur pun dunia penebangan Indonesia semakin parah.

"Infrastruktur kurang, pelayanan kurang. Kita ini selalu senang bekerja tanpa rencana yang akibatnya membuat banyak delay seperti kemarin. Bahkan Bandara Soekarno-Hatta yang kapasitasnya hanya untuk sekitar 22 ribu penumpang per hari, sekarang 60 ribu penumpang per hari. Akibatnya turun dari pesawat saja susah karena pesawat harus antre," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com