Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lokasi Eksekusi Mati di Nusakambangan Terlalu Sempit, Kejaksaan Minta Dibongkar

Kompas.com - 17/02/2015, 16:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim eksekutor dari Kejaksaan Agung telah meninjau salah satu ruangan di Lapas Nusakambangan, yang akan dijadikan tempat eksekusi sejumlah terpidana mati dalam waktu dekat. Tim menyimpulkan ruangan itu terlalu sempit dan mesti dibongkar supaya lebih luas.

"Ruangan yang sempit itu jadi sulit melakukan eksekusi mati lebih dari lima narapidana," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana di kantornya di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Tony mengatakan, pihaknya meminta Kepala Lapas Nusakambangan untuk membongkar ruangan tersebut sehingga menjadi lebih luas. Hal tersebut dilakukan supaya proses eksekusi mati lebih dari lima terpidana dapat berjalan dengan lancar. (baca: Kejaksaan Beri Waktu kepada Keluarga untuk Bertemu Terpidana Mati "Bali Nine")

Atas dasar itulah, waktu pemindahan napi dari Lapas asal ke lokasi eksekusi mati diundur dari yang semula pekan ini, menjadi pekan depan. Namun, Tony memastikan bahwa waktu eksekusi mati tersebut akan dilakukan pada bulan ini.

Selain itu, pemindahan napi juga terpaksa ditunda lantaran ada permintaan dari divisi pemasyarakatan Kanwil Menkumham Jawa Tengah dan beberapa pihak lainnya yang meminta hal tersebut.

"Maksudnya, ketika hari H sebelum waktu pelaksanaan eksekusi, maka tiga hari yang sebelumnya napi-napi itu baru akan dipindah ke lokasi tersebut," lanjut Tony.

Selain itu, ada terpidana mati yang mengalami gangguan jiwa. Napi itu bernama Rodrigo Gularte asal Brasil. Tony mengatakan, Rodrigo hendak menjalani pemeriksaan medis di luar Lapas Krobogan, Bali. (Baca: Jelang Eksekusi Mati, Napi Asal Brasil Alami Gangguan Jiwa)

Jika semua sudah selesai, maka baru akan diputuskan kapan napi-napi tersebut akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan untuk dieksekusi mati.

Sebelumnya, kejaksaan melakukan eksekusi mati terhadap lima terpidana di Nusakambangan. Satu terpidana mati lainnya dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com