Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Usulkan Penyidik Bareskrim Gunakan Tes Kebohongan Saat Periksa Abraham Samad

Kompas.com - 04/02/2015, 21:19 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar penyidik Bareskrim Polri menggunakan tes kebohongan saat memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Hal itu dikatakan Hasto saat memberikan keterangan dalam rapat dengan Komisi III DPR.

"Kami siap dipanggil oleh Bareskrim dan KPK itu sendiri. Saya usulkan agar digunakan tes kebohongan saat di Baresksrim, karena ini sangat berkaitan dengan ketegangan antara KPK dan Polri," ujar Hasto di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Hasto menilai, publik perlu diberitahu fakta di balik penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Ia juga merasa perlu membuktikan kebenaran, karena Abraham sebelumnya telah membantah adanya pertemuan dengan sejumlah politisi PDI-P Kepada Komisi III DPR, Hasto menjelaskan segala isi pertemuannya dengan Abraham Samad.

Menurut Hasto, dendam politik yang dilakukan Abraham Samad karena gagal menjadi calon wakil presiden, menjadi penyebab kisruh yang terjadi antara dua lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan Polri. Hasto sendiri mengaku siap dimintai keterangannya apabila Komisi III merasa perlu untuk membentuk Komite Etik dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Abraham Samad.

Dilanjutkan Hasto, penghormatan terhadap institusi bukan berarti menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam institusi. Ia berharap agar Komisi III DPR dapat melihat kasus ini secara objektif.

"Ini membuka peluang untuk mengembalikan roh pemberantasan korupsi. Tidak ada niat untuk memperlemah institusi KPK dan Polri. Saya akan pertanggungjawabkan secara politik dan hukum," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com