Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Motif Kekuasaan di Balik Konflik KPK Vs Polri

Kompas.com - 27/01/2015, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Kisruh KPK dan Polri dinilai menyimpan motif kekuasaan yang sangat kental. Pada saat bersemangat memberantas korupsi, tiba-tiba KPK dihambat dengan kriminalisasi yang sistematis. Pimpinan KPK dilaporkan telah terlibat sejumlah persoalan hukum.

"Ini tidak berdiri sendiri. Tentu ada motif kekuasaan yang ingin diraih," kata Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing, Selasa (27/1/2015).

Partai penguasa dinilainya tak terima dengan semangat KPK yang getol memberantas korupsi di tingkat elite. Mereka ingin agar kepentingannya melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri berjalan mulus.

Emrus menjelaskan, ada orang-orang penentu di baliknya. Mereka adalah pemimpin parpol pengusung Jokowi pada pilpres kemarin. Kemudian, ada individu yang kuat dan berpengaruh. Di PDI-P, ada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di Nasdem, ada Surya Paloh. Kemudian, ada Jusuf Kalla dan sejumlah figur yang dinilainya cukup menjadi sorotan dalam kasus ini. "Mereka disebut 'king maker'," imbuh Emrus.

Mereka memang menjadi penyokong Jokowi untuk menang pada pilpres kemarin. Namun, mereka tak perlu mengatur jalannya pemerintahan saat ini. "Soal Kapolri misalnya, boleh saja mengusulkan, tetapi tak boleh memaksa. Biarkan Presiden menentukan dengan bijak," imbuh Emrus.

Pemilihan kepala Polri selama ini terlalu politis karena melibatkan banyak pihak. Secara normatif, Kompolnas memberi penilaian. Namun, secara politis, ada kekuatan politik yang dimainkan para "king maker" untuk menentukan nama-nama kepala Polri. "Akhirnya, banyak yang tersita untuk kepentingan politik ini," kata Emrus.

Pihaknya mengimbau agar semua pihak berkepala dingin dalam menyikapi situasi yang ada. Jangan sampai kekisruhan antara Polri dan KPK semakin diperuncing lagi. Keduanya harus bisa berdampingan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. (Husein Sanusi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com