Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Kembali Kumpulkan Bupati di Istana Bogor

Kompas.com - 23/01/2015, 12:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo kembali mengumpulkan sejumlah bupati di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Bupati yang hadir kali ini yakni berasal dari seluruh Kalimantan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam laporannya mengungkapkan, pertemuan itu adalah kedua kalinya dilakukan. Pada Kamis (22/1/2015), Presiden Jokowi sudah mengumpulkan bupati dari wilayah Sumatera.

"Mohon berkenan bapak menampung keluhan dan kendala dari daerah yang pada prinsipnya seluruh bupati siap mendukung kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah pusat siap mendengar aspirasi dan permasalahan pemerintah daerah," kata Tjahjo, Jumat.

Presiden kembali mengulang pernyataan yang sama seperti dalam sambutannya pada pertemuan bupati kemarin. Menurut dia, pertemuan seperti ini seharusnya dilakukan lebih dari dua kali untuk konsolidasi.

"Konsolidasi dalam sebuah negara besar seperti Indonesia sangat diperlukan sekali. Apa pun gagasan besar visi besar rencana besar harus didukung bersama, digotong bersama sehingga menjadi kesatuan langkah," kata dia.

Dengan pertemuan seperti ini, Jokowi berharap agar garis kebijakan pusat ke daerah bisa sejalan. Jokowi kembali menyinggung soal target pertumbuhan ekonomi yang pada 2015 ditetapkan 5,8 persen. Target itu diharapkan bisa tercapai tahun ini di saat negara-negara lain, menurunkan target pertumbuhan ekonominya.

Selain para bupati se-Kalimantan, hadir dalam pertemuan ini, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com