Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus Golkar Daerah Tunggu Hasil Islah

Kompas.com - 06/01/2015, 09:25 WIB


MATARAM, KOMPAS.com
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat menyatakan masih akan menunggu hasil islah antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, meski saat ini diakui tetap solid mendukung keputusan Munas di Bali.

"Sampai hari ini kami masih menunggu perkembangan di pusat dan kebijakan kita masih tetap berjalan normal seperti biasa. Tidak ada yang berubah," kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTB H Muhammad Amin di Mataram, Selasa (6/1/2015), seperti dikutip Antara.

Amin, yang juga Wakil Gubernur NTB ini menjelaskan, sejauh ini seluruh pengurus DPD Golkar di daerah masih tetap setia dan solid mendukung kepengurusan Aburizal sesuai keputusan Kemenkumham yang mengakui hasil Munas Riau 2009.

"Kami sangat mendukung adanya islah, tetapi kami juga sampai saat ini masih tetap solid mendukung hasil munas Riau, yang diketuai ARB. Karenanya, seluruh pengurus di daerah masih tetap menunggu apa hasil islah tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Amin, jika sudah ada keputusan terbaru terkait islah yang saat ini sedang diupayakan oleh kedua kubu, maka dengan sendirinya kepengurusan hasil Munas Riau akan gugur. (baca: Belum Cabut Gugatan, Kubu Agung Laksono Dianggap Melanggar Kesepakatan)

"Yang jelas garis koordinasi kepengurusan kita hingga ke bawah masih tetap lancar sesuai hasil Munas di Riau. Dimana ARB sebagai ketua, Agung Laksono sebagai Wakil Ketua dan Idrus Marham sebagai sekjen," ucapnya.

Amin berkeyakinan masih ada harapan dan peluang untuk menyatukan kedua kubu berseteru agar bisa kembali bersatu dalam satu rumah Partai Golkar. (baca: Dianggap Langgar Kesepakatan soal Gugatan, Ini Jawaban Kubu Agung Laksono)

"Kami di NTB sangat mendorong supaya islah itu bisa terjadi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com