Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basarnas Butuh Dua Alat Ini untuk Bantu Pencarian Pesawat AirAsia QZ8501

Kompas.com - 29/12/2014, 13:37 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan SAR Nasional, Marsdya F Henry Bambang Sulistyo mengatakan, Basarnas membutuhkan dua buah alat untuk membantu proses pencarian Pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pagi. Kedua alat tersebut bernama Marine Detector yang berfungsi untuk menentukan lokasi atau posisi pesawat yang hilang, dan Submersible atau kapsul yang bisa diturunkan sampai dasar laut sedalam 200 meter atu lebih.

"Tetapi kita belum mempunyai alat itu," ucap Bambang usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, di Kantor Basarnas, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2014).

Berdasarkan hal itulah, Sulistyo kemudian mengutarakan kendala kepada Retno. Sulistyo meminta agar Kementerian Luar Negeri bisa melakukan komunikasi dengan beberapa negara lain untuk kemudian meminjam alat tersebut.

"Oleh karena itu ibu menteri kita sampaikan, yang kita butuhkan dengan menghubungkan (ke negara lain) yang akan membantu pencarian," ucap Sulistyo.

Retno sendiri sebelumnya telah mengatakan, bahwa saat ini Indonesia telah melakukan koordinasi dengan negara-negara sahabat untuk membantu proses pencarian pesawat AirAsia QZ8501.

Setidaknya sudah ada empat negara yang diizinkan untuk membantu melakukan proses pencarian, yakni Malaysia, Singapura, Australia dan Korea Selatan. Sementara empat negara lain, yakni Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Kanada telah menyatakan kesiapannya untuk membantu proses pencarian pesawat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com