Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Tak Ada Ideologi Merdeka di Papua

Kompas.com - 26/12/2014, 23:42 WIB
Kontributor Kompas TV, Alfian Kartono

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, membantah ada kelompok yang berideologi merdeka, yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Gatot, gerakan sekelompok orang yang kerap mengganggu keamanan di Papua tak lebih dari protes terhadap pemerintah agar pembangunan di Papua lebih lancar.

Gatot mencontohkan tingkat kemahalan warga yang sakit di kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan Papua. Sebab, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai harus ke ibukota kabupaten atau provinsi dengan biaya mahal.

“Tidak ada ideologi merdeka di Papua, yang ada hanya perasaan dan kesejahteraan saja. Jadi kalau pembangunan di Papua lancar maka dengan sendirinya gerakan itu akan hilang. Ini saya sampaikan karena mendengar langsung teriakan dari masyarakat,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai meninjau pameran alutsista di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12/2014).

Untuk penjagaan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dari Kabupaten Merauke hingga Kota Jayapura, Gatot menilai hingga kini sudah cukup memadai. Sebab menurut jenderal bintang empat tersebut, sejauh ini belum ada peristiwa membahayakan yang menonjol di wilayah tersebut.

Terkait program pemerintah Indonesia yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara, menurut Gatot akan segera direalisasikan dengan dukungan rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji dan tunjangan prajurit TNI kurang lebih 50 persen. Sementara itu, untuk pengembangan komando teritorial di Papua dan Papua Barat, menurut KSAD, rencananya Mabes TNI AD akan membentuk Kodam di Papua Barat.

Menurutnya, hingga kini TNI masih kesulitan mendapat lahan yang memadai di Manokwari, Papua Barat. Karena lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota.

“Jika TNI AD mendapat lahan, secepatnya dalam tahun 2015 maka Kodam akan dibentuk di Papua Barat. Lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota. Kami ingin dekat dengan pusat pemerintahan,” ucap Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com