Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot Enggan Asal Ancam Beri Sanksi PNS Bandel

Kompas.com - 25/12/2014, 16:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di rumah dinasnya, di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Lihat Foto
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di rumah dinasnya, di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di rumah dinasnya, di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak akan asal mengancam untuk memberi sanksi pegawai negeri sipil (PNS) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI terkait maraknya minimarket di ibu kota. Menurut dia, tak sedikit oknum PNS yang bermain dalam pemberian izin yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. 
 
"Cara berpikirnya kita itu jangan sedikit-sedikit kasih sanksi, sedikit-sedikit kasih sanksi. Konteksnya itu menegakkan aturan, bukan untuk mencari musuh," kata Djarot di rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014). 
 
Menurut dia, lebih baik pimpinan melihat terlebih dahulu konteks permasalahannya sebelum mengambil keputusan. Ia pun lebih menyenangi pendekatan dengan cara pembinaan maupun komunikasi bersama SKPD DKI. 
 
Senada dengan Djarot, sang istri, Happy Farida pun mengaku tidak akan memberi sanksi kepada para kader PKK yang kurang mengontrol warga-warga di lingkungan sekitarnya. Sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, kata Happy, ia lebih menekankan komunikasi daripada harus menegakkan sanksi.

Meski demikian, lanjut dia, kader PKK memiliki tanggung jawab untuk melayani balita, ibu-ibu, dan lansia dengan mengaktifkan posyandu dan taman aktif layak anak.

"Kader PKK itu kan ibu-ibu yang sukarela bekerja tidak dibayar. Kalau diberi sanksi, kok ya kejam banget. Yang penting komunikasi saja pendekatan dengan bertanya alasan yang membuat kader PKK itu kurang mengontrol dan mengawasi warga. Kader PKK itu perlu dihargai," ujar Happy. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
#
Lihat Nasional Selengkapnya
Video rekomendasi
Video lainnya
 
Pilihan Untukmu

Lihat Semua


Rekomendasi untuk anda
MEGAPOLITAN
Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada DKI 2024
Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia...
MEGAPOLITAN
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI,...
MEGAPOLITAN
KPU: Syarat Partai Usung Cagub-Cawagub di Pilkada DKI 2024 Minimal 22 Kursi di DPRD
KPU: Syarat Partai Usung Cagub-Cawagub di...
MEGAPOLITAN
Antisipasi Pemilih Pilgub DKI Turun, KPU Gandeng Ormas hingga Sekolah untuk Sosialisasi
Antisipasi Pemilih Pilgub DKI Turun, KPU...
MEGAPOLITAN
Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi Uang Rp 43 Juta dari Brankas Toko
Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi...
MEGAPOLITAN
Pendatang Baru di Jakarta Akan Diskrining, Disnakertrans DKI: Jangan Sampai Luntang-Lantung
Pendatang Baru di Jakarta Akan Diskrining,...
NASIONAL
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem...
NASIONAL
UU DKJ Tegaskan Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Masa Jabatan 5 Tahun
UU DKJ Tegaskan Gubernur Jakarta Dipilih...

Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
02/05/2024, 20:49 WIB
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
02/05/2024, 20:43 WIB
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
02/05/2024, 20:36 WIB
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
02/05/2024, 20:17 WIB
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
02/05/2024, 20:07 WIB
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
02/05/2024, 20:01 WIB
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
02/05/2024, 19:46 WIB
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
02/05/2024, 19:37 WIB
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
02/05/2024, 19:31 WIB
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
02/05/2024, 19:21 WIB
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
02/05/2024, 19:19 WIB
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
02/05/2024, 19:12 WIB
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
02/05/2024, 19:11 WIB
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
02/05/2024, 19:09 WIB
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
02/05/2024, 19:04 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lihat semua

Terpopuler

1

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Dibaca 90.749 kali
2

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Dibaca 54.427 kali
3

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Dibaca 52.510 kali
4

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Dibaca 30.263 kali
5

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Dibaca 20.291 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Hadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi DPRD Solo, Gibran: Tak Sabar Terima Banyak Masukan

Hadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi DPRD Solo, Gibran: Tak Sabar Terima Banyak Masukan

Siaran Langsung dan Live Streaming Indonesia Vs Irak Pukul 22.30 WIB

Siaran Langsung dan Live Streaming Indonesia Vs Irak Pukul 22.30 WIB

Indonesia Vs Irak: Tekad Rio Fahmi Tembus Olimpiade bersama Garuda Muda

Indonesia Vs Irak: Tekad Rio Fahmi Tembus Olimpiade bersama Garuda Muda

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Ramai soal Wilayah Indonesia Dilanda Suhu Panas di Awal Mei 2024, BMKG: Terjadi hingga Agustus

Ramai soal Wilayah Indonesia Dilanda Suhu Panas di Awal Mei 2024, BMKG: Terjadi hingga Agustus

komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi