Harapan itu disampaikan Susi seusai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan ikan secara ilegal atau biasa disebut IUU (illegal, unreported, dan unregulated).
"Saya berharap apa pun yang terjadi, saya lanjut atau tidak menjadi menteri, perang IUU-IUU ini tidak boleh berhenti karena ini luar biasa (hasil laut) yang hilang dari kita," ujar Susi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Susi mengatakan, dalam pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad, mereka membahas permasalahan pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan. Ia pun menyerahkan sejumlah nama kapal perusahaan fiktif yang bebas berlayar di perairan Indonesia.
"Memang betul banyak nama kapal perusahaan yang diidentifikasi tidak ada, jadi izin dan nama banyak yang fiktif. Ini akan terus kita tindaklanjuti," kata Susi.
Susi mengaku, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah mereguk hasil yang menggembirakan bagi para nelayan. Ia mengatakan, nelayan kini memeroleh ikan dalam jumlah banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat
"Saya dapat banyak SMS, ikan sudah banyak ditangkap oleh nelayan yang biasanya dua minggu, sekarang dua hari mereka tangkap jumlahnya segitu," kata Susi.
Menurut Susi, kesejahteraan nelayan sama-sama perlu diperhatikan layaknya petani. Ia menilai, nelayan dan petani bukan hanya sekadar profesi, namun juga mata pencaharian yang harus dilindungi hukum.
"Petani dan nelayan basic livelyhood dari sebuah bangsa. Jadi mereka aktor livelyhood, bukan sekadar profesi. Mereka wajib dilindungi," ujar dia.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
