Pengusaha Pribumi Harap Kesetaraan Perlakuan dengan Tenaga Kerja Asing di MEA

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) meminta tenaga kerja Indonesia diperlakukan sama dengan tenaga kerja asing jika kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada akhir tahun depan. Permintaan ini merupakan salah satu poin yang disampaikan pengurus Hippi ketika bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/12/2014).

"Tenaga kerja kita mesti di-treatment sama. Kalau tenaga kerja kita mau ke luar, itu butuh sertifikasi, maka mereka yang mau kerja di sini juga harus disertifikasi," kata Ketua Umum Hippi Suryani SF Motik di Kantor Wapres, Senin. Selain menyinggung perlakuan sama terhadap tenaga kerja Indonesia jika MEA diberlakukan, Hippi membahas masalah suku bunga Indonesia yang dinilai termahal dibandingkan negara lain di ASEAN.

"Itu yang akan dibahas, tetapi perbankan lembaga terpisah, pemerintah akan bahas lebih intens," sambung Suryani.

Suryani juga berharap pengusaha nasional memiliki peran lebih banyak dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sebesar apa peranan pengusaha nasional, kata dia, bergantung pada kebijakan pemerintah serta anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk membantu para pengusaha nasional.

"Kita juga minta sinkronisasi antara kebijakan pengadaan barang dan produk lokal supaya produk lokal lebih diutamakan," kata Suryani.

Di samping itu, Hippi meminta pemerintah meninjau kembali peraturan menteri tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perusahaan terbuka.

"Kita juga minta pengadaan produk sapi yang masih lemah," sambung Suryani.

Permintaan lain Hippi agar UMKM, terutama yang bergerak di bidang industri kreatif, mendapatkan kemudahan fasilitas dari lembaga keuangan. Atas usulan Hippi ini, Wapres Kalla menyambut dengan tangan terbuka. Bahkan, kata Suryani, Wapres mencatat satu per satu keluhan yang disampaikan pengurus Hippi.

"Pak JK sangat merespons, bagus, yang menarik Pak JK mencatat satu per satu dan dia bilang akan koordinasi dengan menteri terkait. Kemudian, Pak JK bilang budget naik dua kali karena keuntungan dari harga BBM naik sehingga pemerintah bisa saving dan ada budget yang bisa di-spend untuk pembangunan melalui APBN atau APBD," tutur dia.