Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upayakan Islah, Romahurmuziy Tawarkan Posisi Strategis untuk Djan Faridz

Kompas.com - 17/12/2014, 18:15 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya menawarkan posisi strategis kepada Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz sebagai upaya islah partai tersebut.

"Salah satu poin dalam tawaran kami seperti itu, yakni memberikan kebebasan untuk duduk di posisi mana. Namun bukan mengganti yang sudah ada, tapi menambahkan," ujar Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, di Surabaya, Rabu (17/12/2014).

Politisi yang akrab disapa Romy tersebut mengaku upaya ini sebagai bagian dari islah di internal partai. Romy pun menganggap sebuah konflik bagian dari dinamika berorganisasi. "Tapi beliau menolak dan menyerahkan ke beliau apakah diterima atau tidak, karena itu tergantung pada kebesaran jiwa seorang Djan Faridz," katanya.

Romy juga mengakui dalam menghadapi kondisi di internal partai, kubunya tidak berhenti menawarkan upaya islah. Salah satunya, menurut Romy, dengan mengutus seorang ketua DPP hasil muktamar Surabaya menemui kubu Djan Faridz.

Anggota DPR ini pun mengklaim kubunya selalu menyampaikan, membuka diri dan menginisiasi islah secara serius. Misalnya saja, melalui sejumlah tawaran yang sesuai pedoman dengan tidak menyalahi asas umum pemerintahan yang baik.

Selain memberikan posisi strategis, pihaknya menawarkan kubu Djan Faridz bergabung karena menilai kubunya memiliki lebih banyak dukungan kader. "Terbukti pada Muktamar Jakarta yang memang hanya dihadiri segelintir ketua dan sekretaris DPW, berbeda dengan muktamar di Surabaya. Apalagi prinsip demokrasi itu harus mengakui mayoritas," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, sebagai DPP PPP yang sah sesuai Surat Keputusan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM, kubu Romy mengajak kubu Djan Faridz bergabung. "Silakan bergabung ke kubu yang sah dan ini sudah sesuai aturan berlaku. Jangan teruskan pandangan tentang aturan-aturan yang membingungkan kader PPP," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com