Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Waspada Bencana Longsor

Kompas.com - 14/12/2014, 08:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakan mewaspadai daerah rawan longsor. Hal itu diungkapkan Jokowi sesaat sebelum meninggalkan Jakarta untuk menuju lokasi bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (14/12/2014) pagi.

Jokowi menjelaskan, terdapat banyak titik rawan longsor di Indonesia. Kewaspadaan masyarakat akan berguna untuk meminimalisir jatuhnya korban dan kerugian masyarakat. "Semuanya kita harus waspada, enggak cuma satu dua titik, ratusan titik di tanah air yang rawan longsor, terutama di Pulau Jawa," kata Jokowi.

Terkait status bencana longsor di Banjarnegara, Jokowi menyatakan baru akan menjelaskan langkah taktisnya setelah meninjau lokasi bencana. Ia datang ke lokasi untuk memastikan kecepatan evakuasi.

Bencana tanah longsor melanda Dusun Jemblung, Banjarnegara, pada hari Jumat (12/12), sekitar pukul 17.30 WIB. Sekitar 40 rumah yang dihuni sekitar 300 jiwa dari 53 keluarga tertimbun longsor. Jumlah warga Dusun Jemblung RT 05 RW 01 yang tertimpa longsor diperkirakan sekitar 100 orang, sedangkan warga lainnya berhasil menyelamatkan diri. Selain itu, sejumlah mobil yang sedang melintas di jalan Karangkobar-Banjarnegara turut tertimpa longsor.

Berdasarkan pendataan sementara, jumlah pengungsi bencana longsor Dusun Jemblung mencapai 577 jiwa yang tersebar di 10 pos pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut sudah ditemukan sebanyak 20 korban tewas dalam longsor di Banjarnegara. Selain itu, belasan orang mengalami luka berat, dan 88 orang masih dalam pencarian.

"20 tewas,11 orang luka berat, 4 orang luka ringan, 88 orang masih dicari, 577 jiwa mengungsi di 10 titik pengungsian," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB melalui pesan singkat yang diterima, Sabtu (13/12/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com