Disebut Ingkar Janji, Aburizal Sampaikan Alasan Dukung Perppu Pilkada ke SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akhirnya menyampaikan klarifikasinya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap partainya atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang lebih dikenal dengan sebutan Perppu Pilkada. 

Hal tersebut disampaikan Aburizal dalam pertemuan pimpinan partai Koalisi Merah Putih (KMP) dengan SBY di Cikeas, Kamis (11/12/2014) siang.

"Ya, disampaikan mereka berikan penjelasan bahwa itu kan aspirasi dari kader DPD I dan II. Mereka hanya keluarkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar," ungkap Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan seusai rapat pleno DPP Partai Demokrat, Kamis malam.

Syarief bersama elite Partai Demokrat lain, seperti Agus Hermanto dan EE Mangindaan, turut mendampingi SBY bertemu dengan pimpinan KMP. Dari pihak Golkar yang hadir dalam pertemuan adalah Aburizal dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Seperti diketahui, Aburizal seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas IX di Bali menyatakan menolak pilkada langsung. Dia menyatakan Golkar mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Namun, Syarief mengungkapkan, dalam pertemuan dengan SBY tadi siang, Aburizal berdalih hal tersebut hanya berupa rekomendasi dan tidak sampai diputuskan sebagai kebijakan. Sebab, sambung Syarief, Aburizal mengaku lebih mengedepankan aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada langsung.

"Akhirnya, mereka putuskan untuk mendukung pilkada langsung," kata Syarief.

Atas penjelasan itu, Syarief mengaku Partai Demokrat akan melihat ke depan. Dia optimistis bahwa Perppu Pilkada akan diterima Dewan Perwakilan Rakyat karena semua anggota KMP sepakat untuk mengegolkan perppu tersebut.

Ingkar janji

Sebelumnya, Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam. Isinya, SBY menyinggung keputusan Aburizal mendukung pilkada melalui DPRD. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY.

SBY kemudian menjelaskan, dia memegang nota kesepakatan bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*," kata SBY.

Tidak hanya itu, SBY bahkan mengaku akan menjelaskan lahirnya kesepakatan bersama yang ditandatangani Koalisi Merah Putih ketika itu, yang mengaku akan mendukung Perppu Pilkada langsung.

"Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas & terang. *SBY*," tulis SBY.