Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto: Perpecahan Merembet ke Fraksi Golkar, Kedua Kubu Harus Mau Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/12/2014, 16:33 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua kubu di Partai Golkar didesak berkompromi dan melakukan rekonsiliasi untuk menyelamatkan Golkar. Pasalnya, perpecahan kini sudah merasuk hingga fraksi Golkar di DPR.

"Perpecahan antar dua kubu dalam Partai Golkar yang semula masih sangat elitis, kini mulai mengalami masifikasi. Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Partai Golkar di DPR. Bayangkan jika fraksi yg merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga!" kata politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari kepada Kompas.com, Kamis (11/12/2014).

Hajriyanto khawatir perpecahan tidak lama lagi merembet ke DPD I (provinsi) lalu DPD II (kabupaten/kota). Ia juga khawatir terhadap pembahasan di DPR seperti wacana penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dan Perppu Pilkada.

"Mereka dulu mencibir analisis saya dengan mengatakan tidak ada perpecahan dalam Partai Golkar. Mereka tanpa sadar telah melakukan 'politik burung unta' dengan menyembunyikan fakta telah terjadinya konflik yang menjurus ke perpecahan," kata Hajriyanto.

Setelah perpecahan merembet ke fraksi, ujarnya, akhirnya yang berlangsung adalah kuat-kuatan politik. Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto bahwa yang terpenting kubu mereka hadir di medan politik.

"Ini ciri dari telah terjadinya masifikasi perpecahan. Semakin masif suatu perpecahan semakin kompleks dan rumit untuk direkonsiliasikan," ujar mantan Wakil Ketua MPR itu.

"Kini kedua kubu tersebut harus mau kompromi dan melakukan rekonsiliasi. Peluang islah atau rekonsiliasi masih mungkin terjadi," tambah Hajriyanto.

Ketua Umum Partai Golkar versi Muyawarah Nasional IX Jakarta, Agung Laksono, menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR.

Menurut Agung, dengan pergantian ini, Agus dan Agun dapat segera melaksanakan tugasnya di DPR dan MPR. (baca: Agung Laksono Ganti Ketua Fraksi DPR dan MPR Pro Aburizal Bakrie)

Namun, pimpinan DPR tidak mengakui kubu Agung. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR hanya mengakui susunan fraksi dari kubu Aburizal Bakrie. (baca: Pimpinan DPR Tak Akui Fraksi Golkar Bentukan Agung Laksono)

Ketua Harian DPP Golkar kubu Aburizal MS Hidayat berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Ia sudah menemui Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas IX Jakarta, Yorris Raweyai, di kantor DPP Golkar. (baca: Selesaikan Konflik Golkar, Agung Buka Ruang Pertemuan dengan Aburizal)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com