Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"DPR Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit"

Kompas.com - 09/12/2014, 18:28 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch menggelar aksi simbolis memperingati Hari Antikorupsi sedunia, Selasa (9/12/2014). Aksi berlangsung di depan Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Dalam aksinya, sebuah spanduk besar bertuliskan "Demokrasi Tanpa Korupsi" dipasang di gerbang Kompleks Parlemen. Mereka juga membawa papan bertuliskan "DPR Tanpa Korupsi", "DPR Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit", dan berbagai tulisan lainnya yang mengingatkan DPR terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

"Anggota DPR agar tidak lupa dengan mandat dan agenda pemberantasan korupsi. Mereka duduk sebagai wakil rakyat karena amanah yang diberikan rakyat," kata aktivis ICW Abdullah Dahlan saat menyampaikan orasinya.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, peringatan Hari Antikorupsi pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan tahun politik di Indonesia.

"Itulah mengapa kami mengusung tema 'Demokrasi Tanpa Korupsi', agar para wakil rakyat yang baru, pemerintahan yang baru, tidak terjangkit korupsi. Aksi simbolik pemberian kacang agar DPR tidak jadi kacang lupa kulit. Kami melihat ada gejala, wakil rakyat mulai meninggalkan rakyat pemilihnya dan lebih mengarah ke kepentingan partainya saja," ujar Almas.

Ia menekankan, para wakil rakyat perlu diingatkan agar tidak hanya "menjual" tagline antikorupsi pada saat kampanye.

Dalam aksi ini, anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq menyatakan apresiasinya atas kepedulian elemen masyarakat untuk mengingatkan DPR terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Menurut Maman, anggota Dewan memang perlu diingatkan karena celah untuk melakukan korupsi sangat besar.

"Korupsi itu musuh semua. Semua agama, semua golongan. Setelah saya berada di dalam (DPR) baru menyadari bahwa begitu banyak celah melakukan korupsi di dalam. Untuk itu, perlu diingatkan terus agar bersama rakyat melawan korupsi," katanya.

Aksi hanya berlangsung 15 menit dan diakhiri dengan penyerahan kacang oleh peserta aksi kepada Maman yang mewakili anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com