Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Ingatkan Pejabat Tak "Ngentit" Dana Bansos

Kompas.com - 09/12/2014, 14:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka memperingati hari anti korupsi, Kementerian Sosial RI mengadakan Workshop Anti Korupsi bagi seluruh pejabat dan staf Kementerian Sosial. Dalam pidato pembukaan, Khofifah mengingatkan para pejabatnya agar tidak sampai terlibat praktek korupsi.

"Ngentit duit anak yatim dosanya berlipat, hati-hati doanya fakir miskin. Komandan bansos, ini diingatkan hanya untuk fakir miskin dan anak yatim," ujar Khofifah, dalam Workshop Anti Korupsi, di Gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Menurut Khofifah, Kemensos yang ditugaskan pemerintah sebagai pelaksana program bantuan sosial, sebaiknya mampu bekerja dengan baik dalam menyalurkan bantuan, khusunya bagi sasaran utama, yaitu warga kurang mampu. Khofifah mengatakan, saat ini Indonesia masih berada di peringkat 105 dari 170 negara dengan tingkat korupsi paling tinggi.

Atas kondisi tersebut, menurut Khofifah, Kemensos harus menjadikan hari anti korupsi sebagai penguatan untuk menjaga, mengawal dan mengajak khalayak internal dan eksternal, untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan sebagai mandat. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Karun, mengatakan, kegiatan workshop ini diharapkan dapat mengawal reformasi birokrasi, untuk memperkuat tata kelola yang bersih dalam kementerian.

"Memperkuat kinerja aparatur, meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pencegahan, integritas, dan komitmen dalam tata kelola yang bersih dan berwibawa," kata Karun.

Dalam acara ini, dilakukan penandatanganan pakta integritas anti korupsi oleh pejabat eselon I Kementerian Sosial. Peringatan hari anti korupsi tersebut juga dihadiri perwakilan dari KPK dan Ketua PPATK Muhammad Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com