Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu KIH Tak Hadir, Komisi III Tunda Pembahasan Seleksi Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 27/11/2014, 14:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Rapat pleno Komisi III DPR membahas seleksi calon pimpinan KPK ditunda. Pasalnya, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak hadir.

"Rapat terpaksa kami tunda dengan alasan setelah ditunggu lebih dari 30 menit fraksi KIH juga belum datang," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Benny mengatakan, Komisi III akan menunggu kehadiran KIH untuk menyelenggarakan pleno tersebut pada hari ini. Namun, jika KIH tak kunjung datang, maka pelaksanaan pleno akan dijadwalkan minggu depan.

"Kalau sore ini datang, ya kita tunggu, kalau tidak, ya minggu depan," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Aria Bima menegaskan, KIH tak akan menghadiri setiap rapat pada alat kelengkapan DPR sebelum revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) rampung.

Ia memastikan, tanpa kehadiran KIH alat kelengkapan tidak akan bisa mengambil keputusan apapun. Pasalnya, jumlah anggota yang menghadiri setiap rapat tidak akan mencapai quorum.

"Sekarang tinggal lihat komitmen, kita ikuti saja. Ini bukan masalah benar, salah, baik, buruk. Tapi masalah menang-menangan. Kalau dia enjoy dengan suasana kayak gini, kita tetap pada komisi tidak akan ikut-ikut dulu rapat AKD," ujarnya.

Pemerintah telah menyerahkan dua nama calon pimpinan KPK, yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata, kepada DPR untuk diseleksi. Namun, proses seleksi tersebut hingga saat ini belum digelar lantaran konflik di DPR. Padahal, masa jabatan Busyro akan habis pada Desember mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com