Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Server Ada di Indonesia, Fadli Zon Minta Mendagri Teruskan E-KTP

Kompas.com - 25/11/2014, 13:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melanjutkan penerbitan KTP elektronik (e-KTP). Hal itu disampaikan Fadli setelah mengecek server data e-KTP yang terletak di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami lihat tidak ada alasan untuk dihentikan. Tidak boleh ada data yang dihentikan," ujar Fadli seusai melakukan pengecekan server data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Pengecekan itu dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Tjahjo bahwaserver data e-KTP tidak berada di Indonesia. Atas dasar itu, Tjahjo menghentikan untuk sementara penerbitan e-KTP. (Baca: Mendagri Hentikan E-KTP karena Server Cip Ada di Negara Lain)

Menurut Fadli, semua perekaman data kependudukan tidak bisa dihentikan karena setiap saat berubah lantaran adanya kelahiran hingga kematian. Jika Tjahjo beralasan penghentian hanya terkait pencetakannya, Fadli mengaku tak mengerti alasannya.

Pasalnya, saat ini sudah 172 juta data warga yang direkam. Sebanyak 145 juta di antaranya sudah diterbitkan dan dikirim langsung kepada warga. (Baca: Melihat Pusat Data Server E-KTP di Jakarta...)

"Itu kan tinggal dicetak saja. E-KTP ini harus terus ada karena merupakan single identity yang diperlukan setiap warga. Selama republik ini masih ada, e-KTP sudah seharusnya masih ada," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Di dalam kunjungannya ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Fadli juga meyakini bahwa data yang dihimpun oleh kementerian telah akurat sesuai dengan data perekaman di tingkat kelurahan.

Untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan ini, Fadli meminta agar koordinasi ditingkatkan lagi antara kementerian serta Lembaga Sandi Negara dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta para pakar.

"Tidak perlu pakai dari luar negeri. Pakar-pakar kita juga sudah banyak yang ahli," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com