Jokowi Dinilai Lebih Perhatian di Bidang Ekonomi daripada Bidang Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dianggap lebih menunjukkan perhatian di bidang ekonomi, dibandingkan dalam bidang hukum. Hal itu dikatakan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun di sela-sela diskusi mengenai calon jaksa agung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/10/2014).

"Ada kesan bahwa Presiden sangat concern dengan hal-hal yang berbau ekonomi, mungkin karena latar belakangnya pengusaha. Namun, kesan saya, (perhatian Presiden Joko Widodo) di bidang hukum tidak terlalu tinggi," ujar Refly.

Refly mengutarakan pendapat tersebut karena, menurut dia, beberapa jabatan tinggi di sektor hukum, dalam pemerintahan Jokowi, diberikan kepada orang-orang yang tidak tepat. Meskipun salah satu komitmen Jokowi sebagai Presiden adalah pemberantasan korupsi, Refly mengatakan, penunjukan calon-calon petinggi di bidang hukum yang berasal dari partai politik justru berpotensi melemahkan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Refly, KPK saat ini adalah satu-satunya lembaga yang masih sangat dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang korupsi.

Di sisi lain, Jokowi dinilai terlalu berfokus pada kemajuan sektor-sektor perekonomian, seperti yang dilakukan saat ia mengundang para investor asing masuk ke Indonesia dalam konferensi tingkat internasional yang baru saja dihadiri. Refly mengatakan, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari tingginya kepastian hukum.

"Mungkin pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi tidak mencapai direction yang benar. Kita awasi saja, mumpung masih ada kebebasan pers dan demokrasi," kata Refly.