Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Sosial: Siswa-siswa "Drop Out" Akan Dapat Kartu Indonesia Pintar

Kompas.com - 19/11/2014, 23:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, KIP akan menjangkau siswa-siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya atau drop out.

"Antara lain perluasannya anak-anak yang drop out pun dapat KIP," kata Khofifah, di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut dia, rencana pemberian KIP kepada siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet dan rapat-rapat bersama Wakil PresidenJusuf Kalla. Alasan pemberian KIP bagi anak-anak yang drop out dengan harapan mereka bisa kembali ke sekolah. 

iSelain itu, pemerintah berencana memberikan KIP kepada anak-anak jalanan. Khofifah juga menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima anak-anak pemegang KIP akan berbeda tergantung tingkat pendidikan masing-masing.

"KIP untuk SD Rp 450 ribu/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun, SMA Rp 1 juta/tahun, sementara KIS Rp 192 ribu/bulan itu sesuai standar PBI," ujar dia.

Khofifah menjelaskan, tidak semua penduduk miskin akan menerima KIP. KIP diprioritaskan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sedangkan sisanya, seperti kaum lansia akan diprioritaskan untuk memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat.

"Dari 1,7 juta, dari 330.000 itu kita usulkan yang dapat KKS dan KIS, karena ini lansia, yang dibawah 18 tahun kita usulkan KIP, jadi treatmennya berbeda," sambung dia.

Terkait bantuan ini, Kementerian Sosial membawahi pengelolaan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Khofifah, ada sekitar 15,5 juta rumah tangga yang menjadi sasaran KKS. Mengenai anggaran untuk program KKS, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan anggaran Rp 6,2 triliun di PT Pos Indonesia untuk diberikan kepada para pemegang KKS. Jika belum memiliki KKS, warga bisa menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS) untuk mencairkan dana di Kantor Pos tersebut. Masing-masing rumah tangga sasaran memperoleh dana bantuan keluarga sejahera sebesar Rp 400.000 per dua bulan.

"Kalau sekarang Rp 400.000 per dua bulan dikali 15,5 juta setara dengan Rp 6,2 triliun itu, anggarannya sudah di PT Pos," ujar Khofifah.

Hari ini, Khofifah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com