Hikmahanto: Presiden Patut Pertimbangkan Usul Susi agar Indonesia Keluar dari G-20

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa Indonesia sebaiknya keluar dari Forum G-20 karena tidak ada manfaatnya patut dipertimbangkan Presiden Joko Widodo.

"Apa yang disampaikan oleh Menteri KKP perlu dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Jokowi bila benar kepentingan Indonesia justru dirugikan," kata Hikmahanto, di Jakarta, Kamis (13/11/2014), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, dengan doktrin Jokowi atas tafsir baru politik luar negeri bebas aktif, yaitu "All Nations are Friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest' is jeopardized (semua negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan)", bila kepentingan Indonesia dalam Forum G-20 dirugikan, maka Presiden Jokowi harus tegas menyatakan Indonesia keluar.

"Mengingat pelaksanaan G-20 sudah tinggal beberapa hari, maka Presiden Jokowi dapat meminta tim untuk mengkaji kemanfaatan Indonesia dalam G-20. Bila hasil kajian ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Menteri KKP, sebaiknya Presiden Jokowi tidak menghadiri KTT G-20 di Australia," ujar dia.

Namun, karena tuan rumah Australia telah menyiapkan segala sesuatunya, maka Presiden Jokowi dapat meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadirinya. Alternatif lainnya adalah Presiden Jokowi tetap hadir, tetapi mengevaluasi saat di KTT G-20, apakah forum tersebut memberi manfaat atau tidak bagi Indonesia.

Menurut dia, ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengkaji manfaat keanggotaan Indonesia di forum G-20. Pertama, apakah Indonesia dapat secara vokal menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Kedua, permasalahan yang dihadapi adalah masalah-masalah yang merepresentasi masalah yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Ketiga, apakah forum G-20 dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam keputusan-keputusannya.

"Intinya, bila keanggotaan Indonesia tidak dapat memberi warna dari berbagai keputusan yang diambil oleh negara-negara yang tergabung dalam G-20 maka, sebagaimana usul Menteri KKP, sebaiknya Indonesia keluar," ujar dia.

Selanjutnya, kata dia, apabila itu yang menjadi keputusan pemerintah, maka Menlu Retno Marsudi harus segera mempersiapkan hal teknis agar Indonesia dapat efektif keluar dari G-20. Bukan sebaliknya, justru meyakinkan Presiden Jokowi agar Indonesia tetap dalam forum G-20.

Sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengusulkan agar Indonesia keluar dari G-20 karena Indonesia merugi berada di forum tersebut. Seperti terkait perikanan, Susi justru melihat Indonesia kehilangan pendapatan 14 persen dari total impor tuna yang mencapai 700 juta dollar AS per tahun. (Baca: Menteri Susi Teriak, Tak Ada Untungnya bagi Indonesia Masuk G-20)

Forum G-20 akan berlangsung di Brisbane, Australia, tanggal 15-16 November 2014. Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri forum tersebut setelah menghadiri KTT ASEAN di Myanmar.