Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengobatan di Bantaeng Sudah Gratis, Kartu Jokowi Tak Terlalu Berguna

Kompas.com - 12/11/2014, 09:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengatakan, pemerintahannya sudah lama menggratiskan biaya pengobatan bagi masyarakat tidak mampu di daerahnya. Oleh karena itu, kata dia, Kartu Indonesia Sehat yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak akan banyak berguna dan justru akan berbenturan dengan program kesehatan yang selama ini sudah ada.

"Kalau di Bantaeng semuanya sudah gratis, sudah digratiskan dengan program kesehatan gratis," kata Nurdin di Jakarta, Selasa (11/11/2014) malam.

Menurut dia, program yang diterapkan pemerintah daerah Bantaeng itu juga jauh lebih praktis karena tidak perlu menggunakan kartu apa pun. Bahkan, masyarakat yang sakit juga bisa hanya menelepon ke Call Center 113 dan ambulans akan datang ke rumah yang bersangkutan.

"Kami tidak menanyakan apakah pakai Askes atau apa," ujarnya.

Nurdin mengungkapkan, di dalam ambulans yang didatangkan dari Jepang itu, sudah dipersiapkan tenaga dokter dan berbagai peralatan serta obat-obatan yang diperlukan. Jika sakit pasien tidak terlalu parah, maka pengobatan dilakukan langsung di rumah sang pasien. Namun,  jika sakit parah, atau perlu peralatan dan obat khusus, maka pasien baru lah dilarikan ke rumah sakit.

"Kami sudah ada delapan ambulans dan lagi bikin station di beberapa kecamatan supaya radius 20 menit terjangkau," katanya.

Menurut Nurdin, delapan ambulans tersebut saat ini masih cukup untuk menjangkau sekitar 200.000 penduduk Bantaeng. Seluruh warga baik yang mampu atau pun tidak mampu dapat menggunakan layanan tersebut.

"Dananya dari APBD. Itu tidak besar kok anggarannya," tambah Nurdin.

Kendati sudah mempunyai program kesehatan yang gratis dan lebih baik, Nurdin mengaku tetap akan menerapkan Kartu Indonesia Sehat di Bantaeng.

"Kartu Jokowi bisa digunakan pada penyakit kronis, misalnya harus operasi, itu bisa digunakan. Tapi itu juga sebenarnya gratis," ujar Nurdin.

"Saya kira ini (Kartu Indonesia Sehat) bisa untuk back up, jadi untuk lebih meringankan (beban masyarakat)," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com