Anies Baswedan, Dunia Pendidikan, dan "Wikipedia"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anies Baswedan memulai kariernya sebagai pendidik bukan dari latar belakang pendidikan keguruan, melainkan dengan latar belakang keilmuan yang beragam, mulai dari ekonomi hingga politik. Anies pun dipercaya sebagai Rektor Universitas Paramadina pada 2007.

Saat itu, Anies adalah rektor termuda pada usia 38 tahun. Tiga tahun kemudian, Anies mulai menggagas gerakan Indonesia Mengajar, salah satu kegiatannya dalam mengirimkan guru muda ke pelosok daerah di Indonesia yang tidak terjangkau pendidikan.

Dari situ, nama Anies semakin dikenal publik sebagai salah satu tokoh pendidik. Pada 27 Oktober 2014 lalu, Anies akhirnya dipilih dan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Apa yang akan dilakukan Anies dalam masa awal jabatannya sebagai menteri?

Ditemui Kompas dan Kompas.com di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2014), Anies bercerita soal peran negara dalam memberikan akses pendidikan. Bagi Anies, semua persoalan tak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah.

Seperti yang dilakukannya selama ini, Anies masih ingin mengandalkan peran masyarakat dan negara memberikan fasilitas.

"Misalnya dalam urusan guru, penting sekali semua orang terlibat dalam urusan guru. Kalau satu hal saya mendorong, yuk kita kembali ke sekolahnya, tanyakan kondisi gurunya, kondisi sekolahnya dan tanya diri sendiri apa yang bisa kita lakukan ke mereka. Bukan negara saja," kata Anies.

Anies menuturkan, saat ini Indonesia sudah memasuki era baru dengan kelas menengah yang terbanyak. Anies menggunakan analogi "ensiklopedia" dan "Wikipedia" dalam menggambarkan perubahan peran pemerintah saat ini dalam menghadapi persoalan pendidikan.

"Kalau dulu, peran pemerintah seperti ensiklopedia. Masalahnya adalah mendefinisikan item, panggil ahli, orang terbaik. Terus kerjakan. Lalu, saat ini muncul Wikipedia, penyelenggaranya hanya bertugas membuatkan platform. Siapa yang isi? Siapa saja, dari mana saja, kapan saja," kata dia.

Menurut Anies, gerakan seperti Indonesia Mengajar harus tetap dibiarkan hidup. Pemerintah, katanya, tidak boleh merasa tersaing dengan adanya inisiatif masyarakat. Namun, Anies mengaku bukan berarti pemerintah kemudian lepas tangan dalam menghadapi persoalan pendidikan.

"Jadi, bukan negara tidak ikut campur, negara harus turut campur, tapi negara jangan menyingkirkan pihak-pihak yang mau terlibat, justru malah mengajak. Jadi, jangan sama sekali berpretensi, tetapi cara kerjanya lain, yaitu dengan mengajak dan memfasilitasi. Yang sering terjadi, jika non-negara melakukan sesuatu, wah ini saingan, ancaman. Justru tidak," papar dia.

Untuk pemerataan akses pendidikan, Anies mengaku keberadaan sekolah harus mudah dijangkau ,baik secara lokasi maupun finansial. Saat ini, dia tengah mencari cara untuk memberikan kualitas pendidikan yang bermutu di setiap daerah yang ada.

"Sekolahnya terjangkau, tapi lokasinya tidak terjangkau, ya tidak ada artinya. Kalau sekolah terjangkau tapi biayanya mahal, sama saja. Maka, akses pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas," katanya.