Saat Jokowi Dicurhati Gubernur yang Disumpahi Mati...

JAKARTA, KOMPAS.com — Keluhan, kritik, hingga lontaran canda tak sungkan dilontarkan para gubernur saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Suasana cair mengalir dalam rapat koordinasi dengan jajaran aparat daerah yang pertama kalinya dilakukan Jokowi tersebut.

Rapat koordinasi presiden dengan gubernur pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu dilakukan di sebuah hall besar di luar Istana karena banyaknya peserta. Kali ini, Jokowi lebih memilih memanfaatkan fasilitas Istana.

Pertemuan dengan jajaran aparat di daerah diputuskan dilakukan bertahap karena kapasitas ruangan yang tak mencukupi. Tahap pertama ialah koordinasi dengan gubernur, kepolisian daerah, hingga jajaran intelijen daerah. Kejaksaan tinggi menyusul berikutnya setelah jaksa agung definitif ditunjuk oleh Jokowi.

Sempitnya ruangan justru membuat suasana kian akrab. Kursi-kursi kayu dengan ukiran warna emas dijajar berdempet. Jarak antara kursi para gubernur dan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ada di depan tak sampai 10 meter.

Jokowi memulai paparannya dengan cara yang tidak normatif. Berbeda dengan gaya Presiden ke-6 RI SBY yang lebih senang memberikan instruksi satu arah dan bersifat general dalam pertemuan terbuka yang diliput media, Jokowi justru melakukan pemaparan dengan sangat rinci.

Dengan menggunakan bantuan layar yang menampilkan diagram-diagram, Jokowi memulai ceritanya soal keluhan akan perizinan investasi yang lambat, alokasi anggaran pemerintah daerah yang lebih banyak dihabiskan untuk belanja rutin, hingga masalah subsidi BBM yang membuatnya pusing.

"Kita bakar (BBM), hilang Rp 714,5 triliun, selama 5 tahun. Bandingkan dengan kesehatan hanya Rp 202,6 triliun, coba Bapak Ibu semuanya membandingkan. Infrastruktur juga Rp 577,9 triliun. Kalah juga dengan subsidi BBM," keluh Jokowi.

Instruksi Jokowi pun seabrek banyaknya. Para gubernur sibuk mencatat apa saja yang diperintahkan Jokowi. Presiden bahkan mengancam, jika para kepala daerah tak juga membuat pelayanan one stop service dalam perizinan, dana alokasi khusus (DAK) akan langsung dihentikan.

Curhat gubernur

Setelah sekitar 45 menit berbicara panjang lebar kepada para gubernur, Jokowi mempersilakan mereka untuk bertanya. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh para gubernur. Setidaknya, ada 10 gubernur yang terlihat mengacungkan tangannya untuk berbicara.

Gubernur Papua Lucas Enembe yang dipilih Jokowi untuk berbicara pertama. Tanpa basa-basi, Lucas langsung menuangkan kekesalannya akan banyaknya tim yang dibentuk pemerintah pusat dalam memajukan "Bumi Cenderawasih", tetapi dinilainya tak efektif. Padahal, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sana.

"Tadi Pak Tjahjo bilang tangan kiri para menteri, tangan kanan para gubernur. Kami adalah tangan kanan Presiden, harus dipastikan tidak lewat apa pun karena kami banyak didatangi mengaku dari tim ini, tim itu, hampir setiap hari kami terima semua tim. Pusing Pak, kami pusing semua Pak," keluh Lucas.

Jokowi pun langsung menjawab curahan hati Lucas tersebut. Menurut dia, Papua selalu menjadi perhatian khusus karena masih adanya ketimpangan kesejahteraan. Jokowi lalu menyebutkan anggaran untuk Papua mencapai Rp 30 triliun sehingga yang diperlukan Papua adalah fokus dalam membangun sektor tertentu.

"Kalau ada tim-tim yang datang ke Pak Gubernur, abaikan saja. Yang ke saya juga banyak, kan kita juga nggak ngerti karena terlalu banyak tim seperti itu. Kalau ada apa-apa yang saya tanya ke gubernur bukan timnya, tim yang mana saya juga nggak tahu," seloroh Jokowi.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga tak mau kalah menumpahkan unek-uneknya selama ini. Rusli bercerita soal kemarahan warga Gorontalo kepada dirinya gara-gara masalah listrik yang biarpet.