Ketua KPK Ingatkan Jokowi Jangan Angkat Calon Menteri Berlabel Merah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, masyarakat akan menyimpulkan pemerintahan Jokowi-JK tidak bersih jika tetap memilih dan melantik beberapa nama calon menteri yang telah berlabel merah dan kuning.

"Itu berarti bisa kita simpulkan, bahwa pemerintahan ini nggak bersih," tegas Abraham di kantor KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014) petang.

Hal ini disampaikan oleh Abraham sepulang bertemu dan menjelaskan maksud label merah dan kuning calon menteri kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. Abraham menjelaskan kepada Jokowi dalam pertemuan itu, calon menteri yang diberi tanda warna merah dan kuning adalah yang tidak boleh menjadi menteri karena bisa bermasalah dalam waktu dekat.

Abraham enggan berandai-andai, apakah Presiden Jokowi akan tetap memilih dan melantik para calon menteri yang telah berlabel merah dan kuning, sebagaimana rekomendasi KPK dan PPATK.

Ia pun tak setuju adanya kesimpulan, akan ada menteri aktif menjadi tersangka seperti era Presiden SBY, jika Presiden Jokowi tetap melantik calon menteri yang telah berlabel merah dan kuning.

Yang pasti, kata Abraham, dengan dipilihnya calon menteri berlabel merah dan kuning, maka kabinet Jokowi-JK bisa dininilai tidak bersih oleh masyarakat. Sebab, KPK selaku lembaga penegak hukum dan penjaga integritas sudah memberikan saran dan rekomendasi orang-orang yang tidak boleh menjadi menteri karena dinilai bermasalah.

"Kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih. Sederhana saja," ujarnya.