Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Nilai Robby Orang yang Tidak Bisa "Dibeli"

Kompas.com - 17/10/2014, 10:41 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas merupakan calon yang tepat yang diajukan Pansel kepada Presiden kemudian mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Pansel, Rhenald Kasali menilai kedua orang itu independen dan bebas dari kepentingan politik mana pun.

Untuk Robby, Rhenald menilai pria yang meraih gelar doktor di Australia ini bukan tipe orang yang bisa dibeli. Pansel menilai Robby tidak mudah diajak kompromi, atau dikendalikan pihak mana pun, termasuk Istana.

"Kami melihat dia bukan orang yang mudah dikendalikan, termasuk Istana. Dia bukan tipe orang yang terbeli," kata Rhenald, saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10/2014).

Rhenald mengatakan bahwa Robby bukan tipe orang yang mudah dikendalikan orang lain meskipun karirnya terancam. Robby dianggapnya berani mengambil keputusan meskipun konsekuensinya dia tidak naik pangkat.

"Karirnya dia sendiri itu kan tidak terlalu tinggi. Kenapa? karena dia tidak mau kompromi oragnya, jadi tidak ada masalah, dan pendidikannya juga bagus," tutur Rhenald.

Selain itu, menurut dia, Robby tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berbau korupsi, baik dengan partai politik atau pun pernah menjadi pengacara tersangka korupsi. Mengenai kekhawatiran sebagian pihak soal latar belakang Robby yang lama berkarir di Setkab, Rhenald mengatakan justru Pansel melihat ada orang Istana yang ketakutan jika Robby mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.

"Misalnya, sebelum dia maju, ada yang menjelek-jelekkan namanya. Nah hal ini yang harus dilihat Pansel. Boleh dikhawatirkan kalau dia memegang jabatan penting di Setgab atau dia selama ini mendapatkan fasilitas yang berlebih dari Istana, dia bukan tipe yang seperti itu," papar Rhenald.

Pansel telah melakukan penelusuran atas aset Robby dan calon pimpinan KPK lainnya. Menurut pengamatan Pansel, Robby tergolong sederhana. Rumahnya, kata Rhenald, tidak masuk kategori mewah jika dibandingkan dengan pekerjaannya sebagai pegawai Setkab.

Mengenai Busyro, Pansel justru punya kekhawatiran kalau mantan Ketua Komisi Yudisial itu tidak segesit sebelumnya jika terpilih kembali sebagai Pimpinan KPK.

"Misalnya pada waktu Pansel ini dibentuk, KPK kan sempat menantang. Nah Busyro kan ada di dalamnya, kelompok itu kan minta Busyro diperpanjang saja, harusnya Busyro mengambil sikap jangan seperti itu lah, tapi kami melihat dia punya kecenderungan membiarkan itu," kata Rhenald.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com