Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kalau Seleksi Menteri Dipublikasikan Justru Akan Rugikan Jokowi

Kompas.com - 14/10/2014, 06:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gajah Mada Kuskridho 'Dodi' Ambardi menilai, presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu terbebani desakan berbagai pihak untuk segera melansir nama-nama calon menterinya. Menurut Dodi, jika nama tersebut dipublikasikan lebih cepat, justru akan memunculkan konflik.

"Malah kalau sekarang diumumkan nanti malah ribut duluan. Itu tidak menguntungkan bagi Jokowi," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (13/10/2014).

Dodi mengatakan, keributan tersebut terjadi jika nama-nama yang dipilih Jokowi akan ditentang masyarakat ataupun partai koalisinya sendiri, padahal kewenangan menentukan menteri adalah hak prerogatif Jokowi.

Dodi menilai, tentunya Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan calon-calon pembantunya dalam pemerintahan itu.

"Dia juga banyak perhitungan, wakil presidennya dia punya usulan, partai pendukung juga punya usulan, kemudian rumah transisi juga. Dan juga harus disesuaikan dengan visi-misi dia, apakah mampu menjalankan nawacita," kata Dodi.

Menurut Dodi, cara Jokowi yang secara diam-diam menyeleksi menterinya pun tidak perlu dipermasalahkan. Dengan cara itu lah, kata Dodi, Jokowi bisa lebih fokus menyesuaikan penempatan orang-orang di kabinet tanpa ada pihak lain yang memengaruhi. Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya.

Jokowi baru menyampaikan bahwa kabinetnya akan berisi 33 kementerian, termasuk empat kementerian koordinator. Sebanyak 15 menteri di antaranya akan diberikan kepada parpol pendukung Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com