Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD Diapresiasi

Kompas.com - 11/10/2014, 10:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD mendapat apresiasi. Pertemuan itu dianggap mampu membendung isu negatif khususnya yang berkaitan dengan pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla pada 20 Oktober nanti.

"Pertemuan semalam sangat positif, harus terus digalang supaya di masyarakat tidak terbangun isu negatif, misalnya soal penjegalan pelantikannya," kata Direktur IndoStrategi Andar Nubowo, di Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Andar menjelaskan, isu yang berkembang bahwa pelantikan Jokowi-JK akan dijegal oleh pihak tertentu sangat tak mendasar. Namun, ia menganggap isu tersebut empuk untuk dikonsumsi mengingat parlemen dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yang berseberangan dengan Jokowi-JK di Pilpres 2014.

Pertemuan Jokowi dengan Ketua MPR, DPR dan DPD itu membawa manfaat bukan hanya mematahkan isu negatif, tetapi juga membuka ruang pemerintahan Jokowi-JK berjalan mulis di parlemen.

"Jokowi tidak bisa mengandalkan partai pendukungnya saja dan Jokowi harus terus berkomunikasi dengan pimpinan parlemen supaya pemerintahannya lancar," ucap Andar.

Seperti diketahui, Jokowi bertemu dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD pada Jumat (10/10/2014) malam, di Jakarta. Jokowi menilai pertemuan semacam ini sangat efektif untuk memuluskan pemerintahannya dan ke depan ia akan melakukan hal yang sama minimal satu bulan sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com