Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Risau, KMP Hanya Jadi Penyeimbang

Kompas.com - 11/10/2014, 10:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto menyarankan presiden terpilih Joko Widodo tidak risau atas manuver koalisi merah putih (KMP) di parlemen. Keberadaan KMP hanya sebagai penyeimbang pemerintahan.

"Pemerintah dan parlemen adalah kekuatan yang seimbang. Tidak perlu risau. Pemerintah yang sungguh baik karena ada pengawasan melekat setiap detik," ujar dia dalam diskusi bertajuk 'Bukan Parlemen Biasa' di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014) pagi.

Berkaca dari sejarah empat pemerintahan terdahulu, parlemen selalu berada pada posisi mendukung eksekutif. Sudah saatnya parlemen sekarang berada pada posisi sebagai 'anjing penjaga' pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Era saat ini terjadi parlemen tidak selurus dengan pemerintah. Waktu Soeharto, tiga partai di DPR di bawah kendali pemerintah. Saat Gus Dur, Megawati dan SBY, parlemen juga mendukung," ujar Yandri.

Kondisi yang terjadi saat ini mesti disyukuri sebagai modal pemerintahan yang transparan dan penuh keselarasan. Yandri menegaskan tidak ada niatan dari Koalisi Merah Putih melakukan penjegalan terhadap pemerintah.

Sekadar gambaran, momen politik, misalnya pemilihan pimpinan DPR, MPR, DPD hingga pengesahan Undang-Undang menarik dua kubu, yakni koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat. Keduanya selalu berseteru di parlemen.

Koalisi Indonesia hebat yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla mengalami kekalahan berturut-turut di parlemen. Pertama, kalah voting revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Kedua, kalah voting RUU Pilkada. Ketiga, ditolaknya gugatan KIH atas UU MD3. Keempat dan kelima, yakni paket pimpinan DPR dan MPR berasal dari koalisi merah putih.

Kubu Jokowi-JK kalah 5-0 atas koalisi merah putih. Pertemuan Jokowi, Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta Ketua DPD Irman Gusman, Jumat malam jadi jawaban. Setya dan Zulkifli yang masing-masing kader Golkar dan Demokrat, anggota KMP, meyakinkan bahwa kehadiran KMP bukan untuk menjegal pemerintahan baru.

"Saya kira sudah tidak ada lagi isu-isu yang tidak tepat seperti apa yang namanya penjegalan yang beredar di media. Sampai tanggal 20 Oktober kita bisa menjaga suasana sejuk dan damai agar bisa menyelenggarakan pelantikan secara sukses," ujar Zulkifli Hasan usai pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com