Sesuai Namanya, PDI-P Ingin Pimpinan MPR Dipilih dengan Musyawarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menginginkan pimpinan MPR dapat dipilih secara musyawarah mufakat. Hal tersebut sesuai dengan nama MPR yang merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Dari namanya Majelis, yang merupakan tempat dimana rakyat melakukan permusyawaratan melalui para wakilnya saja, menunjukkan kuatnya harapan para pendiri republik untuk menempatkan MPR sebagai representasi jati diri demokrasi Indonesia," kata Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Senin (6/10/2014) malam.

Hasto meyakini, pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat akan menghasilkan keputusan terbaik. Tidak akan lagi ada kericuhan dan ketegangan seperti pemilihan pimpinan DPR kemarin.

"Pemilihan paket pimpinan dengan cara aklamasi yang meluruhkan unsur DPD, koalisi pendukung Prabowo, dan koalisi pendukung Jokowi-JK masih terbuka lebar. Disinilah rakyat akan menilai sikap kenegarawanan elit politiknya," ucap Deputi tim transisi Jokowi-JK Hasto khawatir.

Hasto menilai, Indonesia akan mundur kembali ke belakang jika pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan proses voting.

"Mereka yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah, Berarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktek Orde Baru," ungkap Hasto.