Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Komisi Incaran "Selebriti" DPR?

Kompas.com - 02/10/2014, 06:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 telah dilakukan pada Rabu (1/10/2014). Dari 560 anggota DPR, banyak di antaranya yang tidak memiliki latar belakang politik, bahkan berasal dari dunia seni dan hiburan.

Salah satunya adalah Anang Hermansyah, politisi PAN yang terpilih dari Dapil Jawa Timur IV. Anang mengaku memiliki kemampuan untuk duduk di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kesenian dan budaya, pemuda, olahraga, serta pariwisata.

Menurut Anang, keraguan masyarakat terhadap anggota DPR sah saja. Namun, ia mengartikan kritik publik sebagai elemen penting dalam mengontrol kinerja wakil rakyat di parlemen.

"Aku ingin di Komisi X. Itu target pribadiku," kata Anang, seusai acara pelantikan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sama halnya dengan Anang, Krisna Mukti juga berharap dapat ditugaskan partainya di Komisi X DPR. Krisna juga telah dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya ialah ia memiliki pengalaman di bidang seni dan hiburan. Meski demikian, Krisna mengaku siap jika partainya memberi tugas di komisi lain.

"Saya inginnya di Komisi X. Tapi, saya siap kalau ditugaskan di luar zona nyaman saya. Kami ini kan biasa di dunia hiburan, jadi bisa lebih luwes dari politisi yang berasal dari dunia politik," ujar Krisna.

Keinginan Anang dan Krisna sama dengan anggota DPR yang berlatar belakang pegiat seni dan hiburan pada periode sebelumnya. Beberapa nama pernah duduk di Komisi X, seperti Dedi Gumelar alias Miing, Jamal Mirdad, dan Venna Melinda. Venna duduk di Komisi X selama beberapa tahun. Namun, saat memasuki tahun terakhir di DPR, ia pindah ke Komisi III setelah Fraksi Demokrat melakukan rotasi kepada sejumlah anggotanya.

Kepindahan ke Komisi III membuat Venna merasa lebih nyaman. Kini, ia kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan berharap dapat ditugaskan di komisi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia tersebut.

"Maunya sih di Komisi III, tapi semua keputusan akan ditentukan partai," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, bertugas di komisi mana pun tak perlu dijadikan soal. Hal terpenting adalah bagaimana bekerja dengan penuh integritas dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya konstituen, yang telah melenggangkan langkah ke Senayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com