Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem, PDI P, Hanura, PKB "Walk Out"

Kompas.com - 02/10/2014, 02:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang paripurna dengan agenda penyampaian calon pimpinan DPR RI, Kamis (2/10/2014), diwarnai aksi walk out. Setidaknya empat fraksi memilih walk out dalam sidang paripurna tersebut. Keempat fraksi yang menyatakan walk out itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB.

Aksi walk out itu dilakukan setelah mereka menilai sidang paripurna dilangsungkan secara tidak egaliter.

“PKB dengan ini menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan sidang ini,” kata Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, Kamis.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari DPP PDI Perjuangan. Menurut dia, PDI Perjuangan merupakan partai yang ingin menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

“Mencermati dinamika dan perkembangan, izinkan dari PDI Perjuangan untuk tidak ikut dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Hal berbeda disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat. Menurut dia, alasan Nasdem walk out lantaran usulan mereka untuk kembali membahas Tata Tertib DPR tak diakomodasi. Nasdem, kata dia, juga tak setuju dengan sistem pengajuan pimpinan dengan sistem paket.

“Macam mana ini, memilih manusia dalam sistem paket. Dari Fraksi Partai Nasdem sebagai ketua fraksi kami sangat terharu dengan kondisi demokrasi. Untuk itu, kami akan keluar dari rapat ini,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com