Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhayati Mengaku Putuskan F-Demokrat "Walk Out" Tanpa Instruksi SBY

Kompas.com - 29/09/2014, 13:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengaku dirinya tidak penah menerima arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014) pekan lalu.

Saat sidang paripurna, SBY selaku Presiden tengah berada di Amerika Serikat. Nurhayati mengatakan, keputusan untuk walk out merupakan inisiatif pribadinya.

"Saya sama sekali tidak menerima SMS dari SBY," ujar Nurhayati, saat dikonfirmasi terkait berita yang menyebut bahwa dirinya menerima instruksi walk out dari SBY, Senin (29/9/2014).

Nurhayati mengatakan, keputusan walk out ia ambil setelah melihat situasi dalam rapat paripurna. Fraksi Partai Demokrat merasa 10 syarat perbaikan mekanisme pilkada langsung yang diajukan sebagai opsi ketiga tidak mendapat dukungan. Akhirnya, fraksinya memilih untuk walk out.

"Saya sebagai pimpinan fraksi, masa saya tidak berani mengambil keputusan. Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi, ketua fraksi, kalau saya tidak berani mengambil keputusan," kata Nurhayati.

Meski demikian, Nurhayati mengatakan, dirinya dan semua anggota fraksi telah lebih dulu menerima arahan dan perintah Ketua Umum Demokrat untuk tetap mempertahankan 10 syarat agar mendukung pilkada langsung. (Baca: Demokrat "Keukeuh" 10 Syaratnya Masuk dalam Draf RUU Pilkada)

"Tidak ada instruksi walk out dari SBY. Sejak beliau berangkat ke luar negeri, kami sama sekali tidak ada komunikasi," kata Nurhayati.

Sebelumnya, anggota Fraksi Demokrat berbeda-beda komentar soal aksi walk out itu. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku, dia memutuskan ikut walk out setelah diperintah oleh Nurhayati. Nurhayati menyatakan bahwa SBY sudah memberikan pesan singkat yang memerintahkan semua anggota fraksi untuk meninggalkan ruangan. (Baca: Kata Ruhut, SBY SMS ke Ketua Fraksi untuk "Walk Out" dalam Rapat Paripurna RUU Pilkada)

Adapun politisi Demokrat lainnya, Sutan Bhatoegana, menyebut bahwa SBY meminta Fraksi Demokrat all out memperjuangkan pilkada langsung dengan syarat, bukan walk out. (Baca: Sutan: SBY Perintahkan All Out, tetapi Pimpinan Fraksi Malah Suruh Walk Out)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com