Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Merah Putih Klaim Partai Demokrat Telah Bergabung

Kompas.com - 26/09/2014, 17:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya mengklaim Partai Demokrat telah bergabung dalam barisan partai Koalisi Merah Putih. Menurut Tantowi, banyak isyarat yang sudah ditunjukkan tentang keberpihakan Partai Demokrat pada Koalisi Merah Putih.

Tantowi menjelaskan, isyarat yang tampak adalah bertebarannya simbol Partai Demokrat di acara pembekalan calon anggota DPR terpilih dari partai Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Perwakilan Partai Demokrat tak ada yang hadir di acara itu, tetapi Tantowi menilai keberadaan Partai Demokrat di Koalisi Merah Putih sudah tak terbantahkan.

"Demokrat tidak hadir kan karena sibuk. Semuanya sudah terjawab, Demokrat bersama kami," kata Tantowi, di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua DPP Partai Golkar itu melanjutkan, bukti besar dari bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Merah Putih adalah sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada di DPR. Bagi Tantowi, sikap Demokrat itu lebih penting ketimbang janji ucapan tanpa bukti.

"Kebersamaan itu tidak selalu harus diungkapkan secara verbal, apalagi dalam politik. Bahasa isyarat itu kadang-kadang jauh lebih kuat dari ucapan, RUU Pilkada salah satunya," ujar Tantowi.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partainya berada di luar Koalisi Merah Putih dan juga di luar partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. SBY membawa Demokrat netral dan memosisikan diri sebagai pihak penyeimbang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com