Publik Kecewa Sikap Demokrat, #ShameOnYouSBY Jadi "Trending Topic" di Twitter

Demokrat pada saat-saat akhir menarik diri dengan alasan bahwa syarat yang diajukannya tak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Padahal, menjelang voting, permintaan Demokrat untuk menjadikan sikapnya sebagai salah satu opsi mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura. Sebutan pecundang pun dilayangkan terhadap partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Mengalirnya kekecewaan publik disampaikan langsung kepada SBY melalui Twitter. Tak sedikit pengguna Twitter yang me-mention akun SBY, @SBYudhoyono. Bahkan, hashtag #ShameOnYouSBY menjadi topik teratas.

"Presiden pilihan rakyat yang mencederai rakyatnya sendiri.. presiden yang mempunyai 4 album dalam 10 tahun. linkin park kalah #ShameOnYouSBY," demikian tulis Radityo melalui akunnya @Radityoiskandar.

Sementara itu, @Nouvalgeha menulis, "Terimakasih pak @SBYudhoyono, anda telah membunuh hak demokrasi rakyat Indonesia dengan mewariskan "Pilkada Tidak Lansung". #ShameOnYouSBY".

Kekecewaan senada juga diungkapkan sejumlah pengguna Twitter, di antaranya @sandhy_asmara dan @arriveshuu13.

"Saya Pernah Salah Mempercayai Orang #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY," tulis @arriveshuu13.

"Saya sejujurnya bangga pd pak @SBYudhoyono tetapi ketika anda mengambil sikap untuk bersikap netral itu membuat saya kecewa #ShameOnYouSBY," kata @sandhy_asmara.

Politisi senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, juga menuangkan kekecewaannya terhadap Demokrat melalui akun Twitter-nya, @pramonoanung.

"PDIP, PKB, dan Hanura Sdh mendukung opsi yg ditawarkan oleh Partai Demokrat, eh malah ditinggal kabur #SejarahMencatat," kata Pramono.

Selain #ShameOnYouSBY, hashtag lainnya terkait kekecewaan terhadap RUU Pilkada #RIPDemokrasi menempati urutan keempat.

Sejak awal, Partai Demokrat menyatakan mendukung pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui DPRD. Sekitar dua pekan lalu, melalui YouTube, SBY secara tegas mengatakan, ia menangkap publik yang masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Demokrat akan mengikut arus publik. (Baca: "Sejak Awal, Demokrat Ingin Cuci Tangan soal RUU Pilkada")

Pekan lalu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menggelar jumpa pers di Gedung DPR. Dia menyatakan bahwa partainya mengubah sikap politiknya dengan mendukung pemilihan secara langsung. Sikap ini dipilih juga berdasarkan arahan SBY. Dengan catatan, ada 10 syarat yang diajukan sebagai perbaikan pelaksanaan pilkada langsung dan harus dimasukkan dalam draf RUU Pilkada. Hingga hari pengesahan, ada satu syarat yang tidak bisa diakomodasi, yaitu ketentuan mengenai keputusan lulus atau tidak lulus calon kepala daerah setelah uji publik.

Demokrat pun meminta adanya opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung, dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Dua opsi lainnya, pilkada langsung dan tidak langsung.

Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Partai Demokrat. Mendapatkan dukungan ini, Partai Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walk out dengan alasan bahwa pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga. (Baca: "Walk Out", Demokrat Berdalih Dukungan PDI-P, PKB, dan Hanura Hanya "Lip Service")

Anggota Fraksi PDI-P Yasona H Laoly menduga, skenario yang dilakukan Demokrat bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu karena, dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat dan menjadi bagian dari hasil lobi. (Baca: Demokrat "Walk Out", PDI-P Tuding Ada Rekayasa Politik)