Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Bersalah, Polisi Penembak Anggota TNI di Batam Akan Diberi Sanksi Tegas

Kompas.com - 23/09/2014, 13:19 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengatakan, jika terbukti bersalah, personel kepolisian yang menembak anggota TNI akan mendapat sanksi tegas. Hal itu dikatakan Ronny merespons peristiwa penembakan anggota TNI oleh oknum Brimob di Batam.

"Apabila ada kesalahan dalam penegakan hukum, maka ada sanksi bagi yang melakukan kesalahan prosedur," ujar Ronny, saat ditemui di Gedung Divisi Humas Polri, Selasa (23/9/2014).

Sanksi yang dimaksud, kata Ronny, bisa terkait kode etik kepolisian, maupun pelanggaran tindak pidana. Saat ini, tim investigasi khusus yang dibentuk TNI dan Polri, sedang melakukan penyelidikan atas penyebab insiden penembakan tersebut. Ronny mengatakan, penyelidikan  utama adalah pemeriksaan mengenai prosedur standar penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian.

"Apakah penggunaan senjata sudah sesuai SOP? Nanti kita ketahui setelah ada hasil pemeriksaan tim investigasi," kata Ronny.

Ronny menegaskan, dalam insiden penembakan tersebut, para personel kepolisian sebenarnya sedang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM), di Perumahan Cipta Asri, Batam, Kepulauan Riau. Namun, saat ditanyakan apakah ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus penyimpangan distribusi BBM tersebut, Ronny menjawab, hal itu akan ditentukan melalui hasil pemeriksan tim investigasi.

Seperti diberitakan, pada akhir pekan lalu, terjadi insiden penembakan terhadap empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri 134, oleh tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, dan anggota Brimob, di dekat Perumahan Cipta Asri dan di depan Markas Brimob di Batam, Kepulauan Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com