Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Sejak Awal Kami Terbuka...

Kompas.com - 21/09/2014, 23:31 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa partai politik di luar koalisi pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, disinyalir mulai merapat. Dukungan Partai Demokrat atas mekanisme pemilihan langsung kepala daerah, disebut sebagai salah satu indikatornya. Apa tanggapan Jokowi?

"Sejak awal, kami ini terbuka, terbuka, terbuka," kata Jokowi, di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014) malam. Dia mengatakan, semakin banyak partai politik bergabung ke dalam koalisinya maka akan semakin banyak pula orang memikirkan berbagai persoalan bangsa.

Selain Partai Demokrat, partai lain yang disinyalir akan bergabung di kubu Jokowi yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua perwakilan partai pun hadir dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang, Jumat (19/9/2014), sekalipun dibantah kehadiran itu menunjukkan perubahan sikap politik.

Sebagaimana PAN dan PPP, Partai Demokrat juga sebelumnya berada di Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam video yang diunggah ke YouTube menyatakan dukungan atas pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat. Padahal, Koalisi Merah Putih menggalang dukungan untuk pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com